Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatatkan capaian positif dalam penurunan angka kemiskinan sepanjang 2025. NTB masuk dalam daftar 10 provinsi dengan laju penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional dalam satu tahun terakhir.
Meski demikian, NTB masih terdaftar sebagai 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Capaian itu disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar Kamis, 16 April 2026 di salah satu hotel di Mataram.
Musrenbang tersebut dihadiri oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Iqbal menegaskan, tren penurunan angka kemiskinan di NTB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah pembangunan yang konsisten, bahkan menguat pada tahun sebelumnya.
“Penurunan tertinggi terjadi di dalam satu tahun terakhir ini. Alhamdulillah berdasarkan statistik BPS, angka kemiskinan di NTB meskipun kita ini 12 provinsi termiskin, tapi kita ini 10 provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi di dalam setahun terakhir ini,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia memaparkan, angka kemiskinan NTB pada 2014 berada di level 17,05 persen. Angka tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 13,68 persen pada 2022.
Sempat mengalami kenaikan tipis menjadi 13,85 persen pada 2023, tren kembali berbalik turun menjadi 12,91 persen pada 2024, dan mencapai titik terendah dalam satu dekade pada 2025 yakni 11,38 persen.
Penurunan paling tajam terjadi pada periode 2024 hingga 2025 yang mencapai 1,53 persen poin. Angka ini menjadi yang terbesar dibandingkan periode-periode sebelumnya, sekaligus menegaskan adanya percepatan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
Mantan Dubes RI untuk Turki itu menyebut, salah satu faktor kunci di balik penurunan tersebut adalah menguatnya sektor pertanian yang tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP).
“Terkait nilai tukar petani yang naik, artinya program ketahanan pangan ini menjadi jalan lurus yang membawa kita keluar dari kemiskinan. Dan sudah terbukti dari data,” katanya.
Data menunjukkan NTP NTB mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari posisi 95,40 pada 2010 atau di bawah ambang kesejahteraan, angka tersebut meningkat menjadi 122,81 pada 2023 dan kembali melonjak ke 134,14 pada 2025.
Kenaikan NTP sebesar 10,83 poin pada periode 2024 hingga 2025 dinilai sejalan dengan penurunan angka kemiskinan yang paling signifikan pada tahun yang sama.
Meski demikian, Iqbal mengakui kantong-kantong kemiskinan masih didominasi oleh wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB, seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah.
“Lombok Timur tentu saja karena penduduknya yang paling banyak, maka yang paling banyak miskin ekstremnya. Nomor dua Lombok Tengah, karena juga penduduknya besar,” ungkapnya.
Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan penghapusan atau pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2029 hinggal nol persen, sekaligus menekan angka kemiskinan hingga berada di level satu digit.
“Kami ingin memastikan bahwa di tahun 2029 sudah tidak ada lagi desa miskin ekstrem, nol desa kemiskinan ekstrem, dan kemiskinan turun dari dua digit menjadi satu digit,” tandasnya. (ril)
Komentar