Mataram – Inspektorat Provinsi NTB menindaklanjuti permintaan audit terhadap proyek tiga pabrik pakan yang mangkrak di kawasan Science Technology and Industrial Park (STIPark) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB, Banyumulek, Lombok Barat.
Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman, mengatakan surat permintaan audit dari BRIDA NTB telah diterima dan saat ini pihaknya tengah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan.
Audit dilakukan untuk mengurai persoalan yang membuat proyek tersebut tak kunjung beroperasi sejak dibangun.
“Sudah masuk kemarin (surat dari BRIDA), kita bentuk tim dulu. Timnya dari kita saja Inspektorat, cukup lah satu tim,” ujarnya saat ditemui, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, proyek ini sejak dulu memang menjadi perhatian karena dinilai memiliki potensi besar, terutama dalam membangun industrialisasi di NTB. Namun, pelaksanaannya tidak berjalan optimal.
Budi menilai, proses kerja sama yang panjang dengan pihak investor seharusnya berujung pada hasil yang jelas bagi daerah.
“Itu memang atensi dari awal, karena sangat disayangkan ada kerja sama dengan perguruan tinggi dan investor kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.
Tiga proyek yang akan diaudit meliputi pabrik pakan ternak (feedmill), pengolahan benih jagung (corn seeds), dan pengering jagung (corn dryer).
Ketiganya dibangun pada era kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah, melalui skema sewa aset dengan investor asal Malaysia, PT Taza Industri Internasional, pada tahun 2023.
Kendati dalam perjalanannya, kerja sama tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Meski investor telah mengeluarkan dana sekitar Rp 1,5 miliar pada tahun pertama, operasional pabrik tidak pernah dimulai.
Bahkan, mesin-mesin yang disewakan disebut sudah dalam kondisi tidak layak beroperasi sejak awal kontrak.
Budi menyebut, audit akan difokuskan untuk menelusuri akar persoalan, mulai dari status pengelolaan aset hingga penyebab teknis yang membuat proyek tersebut mangkrak.
Ia juga membuka kemungkinan keterlibatan pihak investor dalam proses pemeriksaan jika dibutuhkan.
“Kita lihat, kalau kita kan auditnya, kalau bersentuhan ke sana (investor) ya pasti, kan itu mangkrak betul. Itu dari dulu saya memang atensi. Itu kan dulu hibah bentuknya uang,” jelasnya.
Ia mengakui, dari indikasi awal terdapat potensi kerugian daerah yang perlu dihitung secara cermat melalui proses audit.
‘Ya arahnya ke sana lah. Kita lihat permintaannya tapi saya belum komunikasi dengan BRIDA kemarin saya suruh telaah dulu,” ungkapnya.
Selain proyek di BRIDA, Inspektorat juga tengah melakukan audit di sejumlah sektor lain sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola keuangan dan aset daerah.
Mulai dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ingga beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) disebut telah masuk dalam agenda pemeriksaan.
“Banyak yang kita audit mulai dari BUMD, dinas-dinas yang besar juga terutama. Kita ingin tata kelola diperbaiki, disiplin anggaran ditingkatkan, supaya aset daerah bisa memberi manfaat maksimal,” tandasnya. (ril)
Komentar