Mataram – Pemprov NTB akan memberikan tambahan penghasilan bagi 1.759 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.
Insentif tersebut akan mulai direalisasikan pada September mendatang. Kebijakan ini menyasar guru jenjang SMA, SMK, serta Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Itu sangat tidak pantas, tidak layak untuk guru hanya mendapatkan Rp40.000 satu bulan. Saya dan Ibu Wakil Gubernur melakukan refleksi itu dan berusaha mencari keleluasan fiskal,” ujar Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat upacara di Lapangan Kantor Dikpora NTB, Sabtu (2/5/2026).
Iqbal menjelaskan, langkah tersebut juga diambil sebagai bentuk evaluasi atas kondisi kesejahteraan guru, khususnya yang selama ini hanya dibayar berdasarkan jumlah jam mengajar.
Terkait nominal insentif itu, ia menyebut angkanya sebesar Rp500 ribu per bulan. Dengan skema ini, setiap guru setidaknya akan memperoleh penghasilan lebih, di luar tambahan dari jam mengajar yang tetap dihitung Rp40 ribu per jam.
“Jadi setiap guru nantinya minimal akan memperoleh penghasilan Rp500.000 per bulan. Ditambah lagi dengan jam mengajarnya, yang satu jam tambah Rp40.000,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB, Samsul Hadi, mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru.
“Ya tentu itu adalah salah satu instrumen kita untuk mewujudkan mutu pendidikan. Kan guru yang berada di kelas, maka harus kita berikan perhatian juga,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh guru PPPK paruh waktu tanpa pengecualian akan menerima insentif tersebut.
Terkait total penghasilan yang diterima oleh para guru nantinya akan bergantung pada jumlah jam mengajar, kemudian ditambah dengan intensif Rp500.000 oleh Pemprov NTB.
“Nah kalau dari pemerintah provinsi kan jumlah jam mengajar mereka kan Rp40.000 per jam ditambah Rp500.000,” tandasnya. (ril)
Komentar