Mataram – Pemprov NTB mengakui belum menemukan solusi konkret untuk mengatasi krisis air bersih di Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, yang sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir.
Krisis air bersih yang berdampak terhadap sekitar 267 kepala keluarga atau hampir 1.000 jiwa itu juga mulai mengganggu sektor pariwisata di kawasan destinasi unggulan tiga gili tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nuraulia, mengatakan persoalan air bersih di Gili Meno memang menjadi perhatian pemerintah.
Namun, hingga kini penyelesaiannya masih terkendala pembagian kewenangan dengan Pemkab Lombok Utara dan kebutuhan pembiayaan yang besar.
“Air kan merupakan salah satu infrastruktur dasar daripada pariwisata. Dan kami tentunya terus melakukan harmonisasi koordinasi dengan pemerintah kabupaten,” ujar Aulia, Senin (25/5/2026).
Sebagaimana diketahui, krisis air bersih di Gili Meno mulai terjadi sejak 8 Mei 2023 setelah operasional perusahaan swasta yakni PT BAL, pengelola desalinasi air laut menjadi air tawar itu dihentikan. Penutupan tersebut berkaitan dengan persoalan hukum dan dugaan pelanggaran perizinan.
Sejak fasilitas pengolahan air laut menjadi air tawar itu berhenti beroperasi, warga dan pelaku wisata di Gili Meno terpaksa bertahan dengan membeli air bersih dari luar pulau, mengandalkan air hujan, hingga menerima bantuan air darurat dari pemerintah.
Pemprov NTB sebenarnya sempat mendorong pengelolaan air laut menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) melalui pihak ketiga.
Namun, rencana itu mendapat penolakan dari masyarakat dan kelompok lingkungan karena dianggap berpotensi merusak ekosistem laut serta terumbu karang di sekitar Gili Meno.
Warga kemudian mendesak pemerintah membangun jaringan pipa bawah laut dari sekitar daratan Pulau Lombok yang dekat dengan Gili Meno seperti yang sudah diterapkan di Gili Air. Akan tetapi, hingga kini proyek tersebut belum juga terealisasi.
Aulia mengatakan, persoalan air bersih di Gili Meno kini masih terus dibahas bersama satuan tugas (satgas) penanganan kawasan tiga gili yang dibentuk oleh pemerintah, yang melibatkan beberapa stakeholder.
“Kalau mengenai air ini, ya tentunya kita harus koordinasi berkaitan dengan pemerintah kabupaten karena air ini sudah merupakan ranah daripada kabupaten,” jelasnya.
Ia menegaskan satgas yang dibentuk pemerintah sebenarnya sudah melakukan pemetaan persoalan di kawasan Gili Meno. Namun, tindak lanjut di lapangan masih membutuhkan dukungan anggaran dan keputusan teknis dari Pemkab Lombok Utara.
“Bukan masalah tidak ada hasilnya, tentunya ada, hasil mapping-annya kan ada. Cuma sekarang kalau mau ditindaklanjuti harus ada supporting dari pembiayaan dan sebagainya,” katanya.
Menurut Aulia, kebutuhan air bersih di Gili Meno juga semakin mendesak seiring meningkatnya kunjungan wisatawan menjelang musim liburan.
Jika kondisi ini terus terjadi, ia menilai akan berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan.
“Harapannya kalau ada pengaliran air melalui pipa bawah laut, itu setiap saat tersedia sehingga layanan pariwisata bisa berkesinambungan dan berkelanjutan,” ucapnya.
Atas kondisi tersebut, hingga saat ini masyarakat Gili Meno masih harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal itu juga membuat biaya hidup warga dan pelaku wisata meningkat signifikan.
Aulia pun berharap pemerintah segara mendapatkan solusi konkret atas persoalan krisis air bersih itu, dengan disepakatinya jalan tengah antara Pemprov NTB, Pemkab Lombok Utara, dan masyarakat Gili Meno.
“Sekarang mereka memenuhi dengan pola ngangkut air. Harapannya memang ada solusi permanen,” tandasnya. (ril)
Komentar