Mataram – Sebanyak 195 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB), berhenti beroperasi sejak beberapa hari yang lalu.
Berhentinya layanan tersebut terjadi karena dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum sepenuhnya cair ke rekening pengelola dapur atau mitra.
Kepala Regional BGN NTB, Eko Prasetyo, menjelaskan penghentian operasional tersebut murni disebabkan kendala pencairan dana operasional dari pusat dan tidak berkaitan dengan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional.
“Jadi memang tidak operasionalnya itu menunggu pencairan dana. Hari ini ada pencairan lagi, nanti berprogres, nanti hari ini ada pencairan lagi, nanti akan segera, kita optimalkan semua,” kata Eko saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2026).
Akibatnya, ratusan ribu penerima manfaat program MBG di NTB untuk sementara ini tidak menerima distribusi makanan bergizi gratis sebagaimana biasanya.
Menurut Eko, proses pencairan dana operasional diawali dengan pengumpulan atau penarikan data SPPG dari sistem pada pekan lalu, sebelum dana dicairkan secara bertahap.
Namun hingga awal pekan ini, masih terdapat ratusan SPPG yang belum menerima dana operasional sehingga tidak bisa memproduksi makanan bergizi gratis itu.
“Itu belum ada komunikasi sih dari pusat ya, itu dananya pusat itu, kalau terkait dananya. Tapi kali ini kendala teknis saja, biasa,” ujarnya.
Sekali lagi, Eko menegaskan penghentian operasional tersebut tidak ada kaitannya dengan pergantian Kepala BGN yang terjadi beberapa waktu lalu.
Ia menyebut roda organisasi di BGN tetap berjalan normal dan persoalan yang terjadi saat ini terkait belum cairnya dana operasional dapur MBG, hanya bersifat administratif dan teknis.
“Ini beda konteks. Konteks permasalahan ini kendala teknis. Tidak ada hubungan terkait pergantian ke pucuk pimpinan,” tegasnya.
Eko menjelaskan, pengelola dapur atau mitra tidak diperbolehkan menggunakan dana talangan untuk menjalankan operasional sebelum dana resmi dicairkan dan diterima.
“Tidak boleh. Tidak boleh ditalangi atau menggunakan pembayaran tempo. Tidak diperkenankan,” tuturnya.
Ia memastikan BGN terus berkoordinasi agar proses pencairan dana dapat segera dituntaskan. Seluruh data dapur yang belum menerima transfer dana juga telah dilaporkan untuk ditindaklanjuti.
“Sudah kita laporkan semua. Sejak hari Sabtu ini akan diprosesin balik. Karena Sabtu-Minggu kan bank libur, jadi diprosesnya hari kerja,” jelasnya.
Meski distribusi MBG terhenti sementara, Eko memastikan hak penerima manfaat tetap menjadi perhatian pemerintah.
Namun makanan yang tidak tersalurkan pada hari tersebut tidak akan diberikan secara rapel pada hari berikutnya.
“Kalau misalnya hari ini tidak dapat MBG, nanti diganti. Jadi enggak bisa dirapel misalnya sudah lewat, menutupi ketekupan sebelumnya. Jadi enggak bisa dirapel,” tandasnya.
Berikut jumlah SPPG yang berhenti sementara yang tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota di NTB.
Kota Mataram: 8
Kabupaten Lombok Barat: 30
Kabupaten Lombok Timur: 44
Kabupaten Lombok Tengah: 42
Kabupaten Lombok Utara: 14
Kota Bima: 6
Kabupaten Bima: 40
Kabupaten Dompu: 4
Kabupaten Sumbawa: 2
Kabupaten Sumbawa Barat: 5. (ril)
Komentar