Pemerintahan
Home » Berita » Senator Evi Apita Maya Sayangkan Kenaikan Harga BBM

Senator Evi Apita Maya Sayangkan Kenaikan Harga BBM

Anggota Komite IV DPD RI, Evi Apita Maya. (dok: ril)

Mataram – Anggota Komite IV DPD RI, Evi Apita Maya, menyayangkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, kemudian Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Kenaikan itu berlaku di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia mulai Rabu (10/6/2026).

Menurut senator asal NTB itu, kebijakan tersebut menimbulkan tanda tanya karena sebelumnya pemerintah menyatakan kondisi pasokan energi nasional dalam keadaan aman.

“Saya menyayangkan juga kenapa pemerintah selama ini menyatakan bahwa pasokan energi kita masih oke, masih aman-aman saja, tiba-tiba harga BBM naik. Ini juga menjadi bahan evaluasi yang nanti akan kami sampaikan,” ujar Evi saat ditemui di Mataram, Kamis (11/6/2026).

Ia menilai dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi kelas menengah atas, tetapi akan menjalar ke berbagai sektor ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Disbud NTB Minta RUU Masyarakat Adat Dibahas Secara Komprehensif

“Apapun itu, yang namanya kenaikan BBM pasti berdampak kepada semua sektor. Produk-produk UMKM juga otomatis akan terpengaruh,” katanya.

Menurut Evi, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi agar kenaikan harga BBM tidak memicu lonjakan biaya produksi dan inflasi di daerah. Ia mengusulkan adanya skema bantuan atau subsidi khusus bagi pelaku usaha kecil yang terdampak langsung.

“Mungkin ada cara memberikan semacam subsidi agar dampaknya tidak terlalu berat bagi UMKM,” tuturnya.

Evi juga menyoroti kondisi inflasi di NTB yang sebelumnya sudah berada di atas rata-rata nasional. Kenaikan harga BBM, menurutnya, berpotensi memperbesar tekanan terhadap harga barang dan jasa di daerah.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa transisi menuju kendaraan listrik belum bisa dilakukan secara cepat karena infrastruktur pengisian daya masih terbatas dan pembangkit listrik nasional masih banyak bergantung pada BBM.

Pemprov NTB Target Pesawat Amfibi di Bandungan Batujai Beroperasi Juli 2026

“Tidak semua fasilitas charging tersedia sekarang. Butuh waktu lama untuk mengambil alih kendaraan konvensional ke listrik,” tandasnya. (ril)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan