Mataram – Pemprov NTB memastikan investasi hilirisasi ayam terintegrasi senilai Rp 1,7 triliun di Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh BUMN PT Berdikari terus berjalan. Megaproyek itu akan menyasar dua wilayah sekaligus, yakni Sumbawa dan Bima.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Muhamad Riadi, mengungkapkan bahwa tim konsultan dan tenaga teknis PT Berdikari telah merampungkan survei lapangan bulan lalu.
“Tim PT Berdikari bersama konsultan sudah turun langsung melihat sejumlah lokasi di Sumbawa, Dompu, dan Bima. Hasil kajian mereka menjadi dasar menentukan lokasi yang paling layak secara bisnis,” ujarnya, Senin malam (15/6/2026).
Riadi mengatakan, untuk fi Sumbawa tim telah menyisir kawasan Kerato, Kerekeh, Kemoyo, Labangka, hingga Tarano. Sementara di Bima, bidikan mengarah pada kawasan Tambora, Wera, Madapangga, dan Kecamatan Donggo.
Hasilnya, beber Riadi, konsultan merekomendasikan dua lahan di Bima, yaitu di Donggo dengan luas 5 hektare dan Madapangga seluas 8,2 hektare.
Riadi meluruskan spekulasi yang menyebut proyek ini dialihkan sepenuhnya ke Bima. Ia menegaskan PT Berdikari tetap berkomitmen membangun fasilitas produksi di Sumbawa dan Bima demi efisiensi bisnis.
“Yang perlu diluruskan, proyek ini bukan dipindahkan ke Bima. Komitmen PT Berdikari tetap membangun di Sumbawa dan Bima. Hanya saja, pembagiannya disesuaikan dengan pertimbangan bisnis dan efisiensi distribusi,” tegas eks Kepala Biro Umum Setda NTB itu.
Usut punya usut, strategi memecah fasilitas ini sengaja dilakukan untuk menekan biaya logistik pengiriman bibit ayam atau day old chick (DOC).
Jika seluruh fasilitas pembibitan dipusatkan di Sumbawa, ongkos kirim DOC ke pasar Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal membengkak.
“Dengan adanya fasilitas di Bima, jalur distribusi ke Flores menjadi jauh lebih pangkas dan murah,” katanya.
Nantinya, produksi dari Sumbawa akan difokuskan untuk menyuplai peternak di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat (KSB). Sedangkan fasilitas di Bima disiapkan untuk melayani Bima, Dompu, hingga ekspansi pasar ke Flores.
Meski prospeknya menggiurkan, lanjut Riadi, proyek ini ternyata masih terganjal urusan administrasi dan status lahan. Saat ini, Pemprov NTB dan PT Berdikari masih alot membahas formula kerja sama yang pas.
Bahkan kata Riadi, PT Berdikari blak-blakan meminta syarat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemda sebagai syarat utama investasi. Di sisi lain, Pemprov NTB awalnya menawarkan kongsi joint ventur antara BUMD PT GNE dengan PT Berdikari.
“Ini yang masih kita diskusikan bersama biro hukum dan pimpinan daerah,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemprov NTB juga harus memastikan lahan di kawasan Serading, Kabupaten Sumbawa, benar-benar bersih dari sengketa. Pasalnya, proses pengalihan sertifikat dari Kementerian Pertanian menjadi aset Pemprov NTB hingga kini masih berjalan.
Megaproyek peternakan dari hulu ke hilir ini bakal mulai dari pembibitan, pabrik pakan, penggemukan, hingga pengolahan hasil ternak dipantau ketat oleh pemerintah pusat.
Riadi menyebut, Presiden Prabowo juga meminta proyek senilai Rp 1,7 triliun ini harus menunjukkan progres nyata tahun ini juga. Langkah cepat ini diperlukan demi memperkuat industri pangan nasional sekaligus menyokong program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Arahan pemerintah pusat jelas, tahun ini harus ada progres. Karena itu kami terus menyiapkan berbagai kebutuhan, terutama terkait lahan dan dokumen pendukung,” tandasnya. (ril)
Komentar