Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan bantuan sarana dan prasarana ke BNPB Pusat untuk penanganan dan antisipasi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri dalam rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi karhutla bersama Menko Polhukam.melalui Zoom, Senin (10/8/2026).
Dinda sapaan akrab Wagub NTB mengatakan daerah yang masih memiliki keterbatasan sarana penanganan karhutla seperti NTB diminta untuk berkoordinasi dengan BNPB Pusat untuk mendapatkan bantuan.
“Sesuai arahan Pak Menko, bagi daerah-daerah yang masih terbatas untuk melakukan koordinasi ke BNPB Pusat,” ujarnya.
Dinda mengaku telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB segera menyiapkan proposal kebutuhan sarana dan prasarana untuk diajukan kepada BNPB.
Ia menjelaskan, titik kebakaran yang terdata di NTB sejauh ini berada di kawasan Gunung Rinjani. Sementara titik lain di wilayah perkotaan masih dalam pemantauan lantaran dampaknya dinilai belum signifikan.
Ia menegaskan pencegahan karhutla juga akan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, BNPB, TNI, Polri, hingga kejaksaan.
“Ya pencegahannya kesiapsiagaan pemerintah daerah berkoordinasi dengan BNPB dan TNI-Polri,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan kebutuhan sarpras yang diajukan ke pusat tersebut berkaitan dengan peralatan pemadaman yang digunakan petugas di lapangan, termasuk pompa dan alat semprot.
“Jadi untuk sarpras memang rata-rata semua provinsi tuh sarprasnya kurang. Jadi diminta tadi sama Bu Wagub untuk BPBD untuk membuat proposal ke BNPB Pusat untuk mendapatkan sarpras dan uang harian lah untuk teman-teman yang petugas itu, Satgas itu,” ujar Didik.
Menurut Didik, NTB belum memiliki dukungan armada udara seperti pesawat water bombing maupun helikopter untuk penanganan karhutla. Fasilitas tersebut saat ini diprioritaskan pemerintah pusat untuk provinsi-provinsi yang memiliki risiko karhutla lebih tinggi.
“Kalau yang prioritas ada yang tiga dapatnya pesawat itu, pesawat water bomb itu sama pesawat Heli yang caravan itu ada semua dia yang di prioritas. Nah kita kan tidak masuk provinsi yang prioritas,” jelasnya.
Kendati demikian, Didik berujar sekitar 600 Polisi Kehutanan (Polhut) disiagakan di masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk memantau dan menangani titik api.
“Kalau petugas kami mengandalkan Polhut saja. Polhut sama kan koordinasinya sama Dandim, Danramil, Polsek gitu. Sama Masyarakat Peduli Api di situ ada,” katanya.
Didik menyebut terdapat tiga wilayah yang menjadi perhatian karena memiliki potensi karhutla cukup tinggi, yakni Lombok Timur, Dompu, dan Bima. Pemantauan juga dilakukan melalui sistem SiPongi untuk mendeteksi titik panas atau hotspot.
“Kita juga kan ada SiPongi namanya, yang memantau titik-titik hotspot api itu kan. Nah tinggal mereka nanti koordinat berapa, mereka jalan ke sana,” tandas Didik. (ril)
Komentar