Oleh: Mohamad Baihaqi
RELIMA Perpusnas RI Lokus Kota Mataram
Di Kota Mataram, tumpukan kasus kekerasan seksual terus berulang, baik di ruang pendidikan seperti perguruan tinggi, sekolah dan pondok pesantren, maupun di ruang domestik. Selain itu, di ruang birokrasi pemerintahan, kasus kekerasan terpendam dan melingkar. Persoalan kekerasan seksual, khususnya di Kota Mataram menjadi momok yang tak sepenuhnya dapat ditangkis dan diatasi secara optimal.
Merujuk dari kasus yang tercatat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram menyalakan lampu siaga menghadapi kasus kekerasan dalam bentuk beragam; mulai dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, hingga kekerasan psikis. Bagaimana tidak, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram, menunjukkan tren peningkatan sepanjang 2026. Pada pertengahan tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mencatat sebanyak 50 kasus dari Januari hingga Juli. (Detik.com, 28 Juli 2026).
Tak sedikit kasus dibiarkan melongo dan potensi terulang kian hari semakin terbuka. Dari puluhan kasus tersebut, salah satu kasus yang mencuri perhatian di ranah domestik ialah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya sendiri. Data lain dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB mencatat terdapat 3.764 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan.
Padahal di Kota Mataram, partisipasi perempuan di ranah publik semakin terbuka dan menujukkan perkembangan yang membahagiakan. Hanya saja hal tersebut tidak diikuti dengan tersedianya ruang aman di sekolah, kantor birokrasi, pesantren dan ruang publik lainnya.
Peran besar perempuan di ruang publik baik di sektor ekonomi, sosial budaya nyatanya masih belum memungkinkan bagi perempuan untuk terlibat penuh dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan di ruang publik, khususnya di waktu-waktu malam. Maraknya kasus kekerasan, menyebabkan saya memutuskan untuk memfokuskan kegiatan literasi untuk keadilan gender.
Selaku Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA), saya berupaya menyentuh persoalan tersebut lewat buku-buku yang dibahas dalam kegiatan literasi di sejumlah komunitas, instansi pemerintah terbawah seperti kelurahan dan di sekolah. Pesertanya tentu tak sekadar hadir secara pasif, melainkan dituntut terlibat penuh dalam diskusi.
Peserta juga mendedehkan ihwal strategi memotong rantai kekerasan berbasis kearifan lokal yang terekam dalam buku-buku sastra yang ditulis oleh penulis dari Pulau Lombok. Dengan begitu pengarusutamaan isu tentang keadilan gender memungkinkan dapat diterima, oleh dan dari masyarakat sendiri.
Lewat ulas makna buku, pengarusutamaan keadilan gender diposisikan sebagai strategi alternatif agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Dalam proses selama kegiatan, sejumlah peserta juga melempar narasi yang menentang diskursus keadilan gender, namun setelah peserta lain menunjukkan pengalaman ‘basah’ sebagai perempuan, tak sedikit pula peserta yang menyadari pentingnya keadilan dan perlindungan bagi kelompok perempuan, baik di ruang publik maupun di lingkungan domestik seperti dalam keluarga.
Ulas Buku sebagai Timbal Balik Pengetahuan
Timbal balik pengetahuan dan pengalaman di lingkungan sosial menjadi keniscayaan dalam sebuah diskusi. Begitu halnya dalam kegiatan ulas makna buku yang bertema perempuan. Para peserta saling mengisi, melengkapi. Pun ulas makna buku menjadi jembatan persilangan pengalaman sehingga dapat menemui titik temu antar persilangan pendapat.
Saat kegiatan diskusi berlangsung, salah satu peserta menyadari bagaimana dampak Pembangunan di lingkungannya yang korban utamanya adalah perempuan. Baginya perempuan membutuhkan sumber daya alam untuk survive dalam aktivitas sehari-harinya. Ia mencontohkan bagaimana saat kekeringan terjadi, air sangat berperan penting dalam kehidupan dan aktivitasnya untuk kebersihan tubuh dan aktivitas rumah tangga.
Kebutuhan lebih semacam itu menyebabkan perempuan memiliki peran penting merawat lingkungan dan menjadi ujung tombak dalam lingkungan sosial. Hal tersebut segaris dengan kearifan lokal masyarakat setempat yang kerap mengadakan ritual untuk merayakan hasil panen dan perempuan adalah ujung tombak dari setiap ritual; mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pungkas acara.
Saya juga menginisiasi bedah buku “Desa Berdaya” di Dinas Perpustakaan Kota Mataram. Buku tersebut mendedehkan kearifan lokal perempuan desa yang menjadi tonggak ketahanan pangan. Hal tersebut dapat diamati dari penyematan areal pertanian yang menggunakan nama “inaq” atau ibu. Berdaya tidaknya desa ditentukan oleh kualitas perempuan yang bermukim di dalamnya.
Saat sesi diskusi, salah seorang peserta dalam ulas buku tersebut menyinggung kontradiksi dari kearifan lokal lewat pengalaman kekerasan yang dihadapi dalam lingkungan kerjanya di salah satu instansi pemerintah. Ia mengingat bagaimana kekerasan dalam bentuk ancaman dan tekanan yang melampaui beban kerjanya sebagai pegawai paruh waktu. Kesadaran semacam itu menjadi pintu masuknya untuk menngingat lebih mendalam ihwal bagaimana perbedaan sikap yang ia terima bersama kolega perempuannya di lingkungan kerja.
Para peserta memperoleh pengetahuan tentang ke mana perempuan harus mengadu, bagaimana mekanisme pengaduan dan kekerasan macam apa saja yang mestinya diadukan. Sebab ruang yang tidak aman di lingkungan kerjanya memungkinkan ia melawan dari sikap diskriminatif atasasnnya.
Upaya mengulas makna buku yang bertema perempuan tak sekadar menyasar perempuan, melainkan juga laki-laki. Tujuannya tak lain agar laki-laki mampu memahami peran perempuan di lingkungannya masing-masing, mampu memahami bagaimana peran ganda perempuan baik di ruang domestik maupun di ranah publik. Dengan begitu, perempuan dapat terus mengayuh perahu kehidupan yang berkeadilan di lingkungan sosialnya.
Dari sejumlah kegiatan ulas makna buku yang diadakan, terdapat pelbagai perubahan cara berpikir peserta baik laki-laki maupun perempuan. Lewat kearifan lokal, katup Kesadaran perempuan di Kota Mataram mesti dibuka dan frekuensinya mesti diperluas untuk membangkitkan kesadaran bagi laki-laki maupun perempuan di ruangnya masing-masing. Lewat penggalian kearifan lokal lewat buku ihwal keadilan berbasis gender, memungkinkan perempuan dapat dihormati dan dilindungi di setiap ruang.
Saya sadar, memangkas kasus kekerasan seksual yang kian menebal tentu tak cukup lewat sekadar kegiatan diskusi, namun langkah kecil semacam ini setidaknya dapat menumbuhkan benih kesadaran yang lebih berkeadilan gender sehingga perempuan dapat bergumul tanpa harus merasa takut berekspresi di ruang-ruang publik.
Dari ulas makna buku semacam ini, masyarakat dapat lebih mendalami dan menggali bagaimana kultur partiarkal dapat dilawan dengan menggali intisari nilai kearifan lokal ihwal kehadiran dan penghormatan terhadap perempuan. Saya pun menyadari, ternyata kearifan lokal yang mengakar kuat dalam struktur tradisi, menyisakan pengetahuan yang dapat menjawab tantangan di era kiwari.
Komentar