Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota yang ada di Bumi Gora guna membahas komitmen serta pembagian anggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung penyelenggaraan PON 2028.
Pertempuran tersebut digelar di Gedung Bank NTB Syariah, Jumat (13/11/2026).
Iqbal mengatakan, pembahasan dilakukan lebih awal lantaran pemerintah daerah saat ini tengah menyusun rancangan APBD 2027. Dengan begitu, kebutuhan pembiayaan PON dapat diakomodir dalam dokumen anggaran masing-masing daerah.
“Kita masih melakukan penjenjangan sekarang. Tetapi yang penting dari kabupaten-kota itu sudah ada komitmen dan sudah ada rumahnya. Sehingga nanti tinggal ditambahkan, dikurangi anggaran itu,” kata Iqbal.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan persentase pembagian beban anggaran antara provinsi dan kabupaten/kota. Skemanya masih akan dibahas lebih lanjut setelah ada kesepakatan mengenai kebutuhan pembiayaan secara keseluruhan.
Iqbal juga menegaskan, pembiayaan PON 2028 nantinya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga diharapkan mengambil bagian dalam pembiayaan pesta olahraga nasional tersebut.
Terkait permintaan KONI Pusat agar masing-masing tuan rumah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun, Iqbal menyebut belum ada pembahasan resmi mengenai pembagian porsi pendanaan.
Menurutnya, pembahasan lebih terperinci baru bisa dilakukan setelah pertemuan antara tiga gubernur daerah yang menjadi tuan rumah, yakni NTB, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan DKI Jakarta, bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga serta KONI pusat.
“Setelah pertemuan itu diselenggarakan, baru kita bisa angkat lebih detailnya. Berapa komitmen dari provinsi, atau kabupaten-kota, dan berapa dari pusat,” jelasnya.
Selain pembiayaan, Iqbal menyebut persiapan venue menjadi salah satu fokus pembahasan bersama pemerintah kabupaten/kota. NTB berupaya mendistribusikan penyelenggaraan cabang olahraga ke 10 kabupaten/kota dengan memaksimalkan fasilitas yang telah tersedia.
Dari total 67 cabang olahraga yang dipertandingkan, diperkirakan sekitar 30 hingga 33 cabang akan diselenggarakan di NTB. Namun, jumlah tersebut masih berpeluang berubah lantaran pemerintah pusat meminta tuan rumah lebih realistis dalam menentukan cabang olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.
“Sejauh ini dari 67 cabang, sekitar 30 sampai 33 mungkin yang akan diselenggarakan di NTB. Dan kita berupaya untuk menyebarkannya di 10 kabupaten-kota,” tuturnya.
Sesuai arahan Presiden, Iqbal menegaskan pelaksanaan PON 2028 harus mengedepankan efisiensi dengan mengoptimalkan venue yang sudah ada, bukan membangun fasilitas baru.
“Prinsip dari Presiden itu adalah satu, efisien. Artinya tidak ada pembangunan fasilitas baru, menggunakan fasilitas yang sudah ada tapi direvitalisasi,” tandasnya. (ril)
Komentar