Mataram – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Budi Suryata, angkat bicara terkait dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Budi menduga ada operasi politik sistematis yang menyasar Gibran dan Joko Widodo selaku Dewan Pembina PSI. Ia menilai polemik ijazah yang menyeret keduanya menjadi bagian dari upaya yang berujung pada tekanan terhadap posisi Gibran.
Budi melanjutkan, polemik ijazah Gibran dan Jokowi telah mengarah pada praktik yang disebutnya sebagai “begal konstitusi”. Ia merujuk pada gugatan Denny Indrayana di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya tidak dikabulkan. MK, kata dia, juga menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memakzulkan Gibran.
“Jadi, saya melihat pengunduran diri ini sebagai upaya sistematis terjadinya begal konstitusi. Fakta hukumnya gugatan di MK tidak dikabulkan dan MK menyatakan tidak dapat memakzulkan Gibran,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Mantan Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB itu juga mengkritik proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR yang menurutnya terus berjalan tanpa didahului mekanisme hak angket atau hak interpelasi.
Budi menilai, DPR seharusnya terlebih dahulu menggunakan kedua mekanisme tersebut untuk menguji kebenaran surat keterangan pendidikan Gibran di luar negeri. Dengan begitu, Gibran memiliki kesempatan memberikan klarifikasi secara terbuka dan memperoleh ruang pembelaan yang adil.
“Seharusnya proses HMP dilakukan setelah terlebih dahulu menggunakan hak angket atau hak interpelasi untuk mempertanyakan kebenaran suket Mas Gibran. Ini memberikan kesempatan kepada beliau untuk menjelaskan pendidikan yang ditempuh di luar negeri, sehingga ada keadilan. Mas Gibran seolah dihukum tanpa pernah diadili,” tegasnya.
Selain menyoroti proses di DPR, Budi juga menyayangkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tidak mengambil langkah politik yang tegas untuk mengamankan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Padahal menurut dia, Gibran menjadi pasangan Prabowo dalam Pilpres 2024 atas permintaan Prabowo sendiri. Karena itu, ia menilai posisi keduanya sebagai pasangan presiden dan wakil presiden semestinya menjadi pertimbangan dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Jadi kami prihatin dan sedih melihat polemik jenjang pendidikan Gibran yang terlalu dibesar-besarkan,” imbuhnya.
Budi juga menilai polemik mengenai jenjang pendidikan Gibran tidak lepas dari kurangnya pemahaman terhadap sistem pendidikan luar negeri yang memiliki mekanisme berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia.
Ia menyayangkan lembaga peradilan, termasuk MK dan Mahkamah Agung (MA), yang menurut pandangannya belum sepenuhnya memahami perbedaan sistem pendidikan tersebut.
“Saya prihatin dan sedih melihat apa yang dialami Wapres Gibran terkait jenjang pendidikannya karena MK dan MA tidak up to date terhadap jenjang pendidikan di luar negeri yang notabene sangat berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” bebernya.
Meski menyampaikan sejumlah kritik terhadap dinamika politik yang terjadi, Budi tetap memberikan apresiasi kepada Gibran. Ia menilai keputusan mundur yang diambil Gibran merupakan bentuk kebesaran hati demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Di tengah dinamika politik nasional tersebut, Budi memastikan kondisi internal PSI NTB tetap solid. Konsolidasi partai, kata dia, terus berjalan untuk memperkuat struktur organisasi hingga tingkat desa.
“Kami tetap solid. Konsolidasi internal terus berjalan secara simultan untuk memperkuat struktur partai hingga ke tingkat desa,” pungkasnya. (ril)
Komentar