Mataram – Dua Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB), nampaknya saling lempar tanggung jawab soal pencairan insentif sebesar Rp500 ribu bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Tambahan penghasilan tersebut merupakan janji Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, pada momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.
Kepala BKAD NTB, Nursalim, mengatakan pihaknya siap mencairkan insentif tersebut apabila dokumen pengajuan pembayaran dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) sudah diterima secara lengkap.
Ia menegaskan, proses pencairan di BKAD sebenarnya tidak membutuhkan waktu lama. Sesuai standar operasional prosedur (SOP), pembayaran harus dilakukan paling lambat dua hari kerja setelah pengajuan masuk ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dan seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.
“Prinsipnya, di SOP kami, dua hari ketika sudah diajukan ke Bendahara Umum Daerah di BKAD, itu harus cair. Jadi, tinggal ditanyakan ke Pak Kadis Dikpora apakah sudah diajukan atau belum. Kalau sudah masuk dan dokumennya lengkap, dua hari bisa langsung dibayarkan,” tegas Nursalim, Selasa (10/11/2026),
Nursalim menyebut, besaran insentif yang akan diterima masing-masing guru sebesar Rp500 ribu. Pemprov NTB telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,6 miliar.
Menurutnya, dari sisi kebijakan, pemberian insentif tersebut sudah memiliki dasar berupa SK Gubernur. Namun, realisasi pembayaran tetap bergantung pada pengajuan administrasi dari Dikpora NTB.
“Kalau sudah masuk ke kami, langsung dibayar. Dokumen sudah diajukan, lengkap, dua hari kerja harus dibayarkan. Jadi, sekarang masih menunggu pengajuan dari Dikpora,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi, mengaku telah menandatangani SK terkait pemberian insentif tersebut. Ia memastikan dokumen keputusan itu sudah diselesaikan oleh pihaknya.
“Sudah, artinya sudah saya tanda tangani. SK-nya juga sudah ada,” kata Syamsul, Jumat (6/11/2026).
Saat ditanya mengenai informasi bahwa pencairan masih terkendala data di Dikpora yang belum tuntas sehingga belum bisa diproses BKAD, Syamsul kembali menegaskan bahwa SK pemberian insentif sudah rampung.
Namun, ia tidak memastikan kapan masuk ke rekening para guru. Menurutnya, kewenangan pencairan berada pada instansi yang mengelola pembayaran.
“Kalau masalah cair atau tidaknya, itu kan di bagian yang mencairkan. Saya bukan yang mencairkan, tetapi saya menandatangani SK-nya,” tegasnya.
Sebagai informasi, jumlah guru dan tenaga kependidikan di NTB mencapai 2.241 orang.
Namun, insentif ini hanya menyasar 1.759 guru PPPK Paruh Waktu, terutama yang bertugas di SMA/SMK/SLB di bawah kewenangan Pemprov NTB. (ril)
Komentar