Mataram — Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Mataram terus mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan dana darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Barat (Lobar). Terbaru, sejumlah saksi dari pihak internal PMI Lobar kembali dipanggil dan diperiksa secara intensif usai ditemukannya indikasi perbuatan melawan hukum (PMH) penyidik.
Kasi Intel Kejari Mataram, Ida Made Oka Wijaya, membenarkan adanya pergerakan penyidik yang menyasar sejumlah pengurus hingga anggota PMI Lombok Barat.
“Penambahan pemeriksaan saksi dari pihak terkait (PMI Lobar),” ungkap Oka saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Oka menjelaskan, pendalaman keterangan saksi ini penting dilakukan guna mencocokkan fakta lapangan dengan dokumen pengelolaan dana darah tahun anggaran 2025.
Meski belum merinci total saksi yang sudah dipanggil, ia memastikan pemeriksaan berjalan secara bergantian.
“Terus melakukan pemeriksaan, saat ini sudah beberapa,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Kejari Mataram, Gde Made Pasek Swardhyana, menegaskan timnya telah mengantongi indikasi kuat perbuatan melawan hukum dalam penanganan perkara ini. Meski demikian, korps adhyaksa masih terus mengumpulkan bukti untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab serta menghitung kepastian nilai kerugian keuangan negara.
Senada dengan hal itu, Kasi Pidsus Kejari Mataram, I Made Juri Imanu, membeberkan bahwa proses penyelidikan difokuskan pada laporan pengelolaan anggaran darah tahun 2025. Penyelidik menganggap keterangan dari sejumlah pihak yang dipanggil sebelumnya masih perlu diperdalam agar konstruksi perkara menjadi utuh.
“Ada beberapa pihak terkait yang sudah kami mintai keterangan, tapi keterangannya belum komprehensif. Kita belum melihat yang lain, kita telusuri dulu,” terangnya.
Mengenai potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp150 juta, Kejari Mataram menegaskan angka tersebut belum menjadi acuan resmi sebelum ada penghitungan pasti dari auditor.(zal)
Komentar