Lombok Barat – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Haris Karnain, akhirnya buka suara soal laporan dugaan korupsi dan penggelapan dana pengelolaan darah sebesar Rp 150 juta, yang tengah bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.
Ia menyebut jika organisasinya sejauh ini belum pernah menerima dana hibah dari Pemkab Lombok Barat sepanjang 2025.
PMI bahkan menyebut indikasi korupsi yang dilaporkan masih “terlalu jauh” karena tidak ditemukan kerugian negara dalam operasional Unit Donor Darah (UDD). Ia juga mengaku bingung terkait detail sumber dana yang dilaporkan oleh pelapor.
Haris mengatakan, PMI Lobar sejatinya menghormati seluruh proses yang sedang berjalan. Dia akan bersikap kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“PMI Lombok Barat juga mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menjaga situasi yang kondusif sambil menunggu informasi resmi dari pihak berwenang,” kata Haris dalam keterangannya yang diterima WartaOne, Rabu (13/5/2026).
Ia mengatakan, sejauh ini PMI Lombok Barat senantiasa berupaya menjalankan pengelolaan keuangan dan tata kelola kelembagaan secara terbuka, profesional, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Hingga saat ini, proses audit dan evaluasi pengelolaan keuangan oleh kantor akuntan publik independen masih sedang berjalan sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Hasil final dari proses audit tersebut nantinya akan dikoordinasikan bersama PMI Pusat selaku pembina dan pengarah PMI di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya PMI Lobar dalam menjaga tata kelola lembaga yang akuntabel serta memperkuat kepercayaan publik terhadap organisasi.
“Ini bentuk perhatian, kritik, dan masukan dari masyarakat merupakan bagian dari proses pembelajaran dan pendewasaan lembaga,” kata Haris.
“Kami menghormati seluruh proses yang berjalan dan tetap berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan kemanusiaan yang terbuka, profesional, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ke depan, tutur Haris, PMI Lobar akan tetap fokus menjalankan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat serta terus memperkuat tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel.
PMI Lobar juga terbuka kepada seluruh pihak yang ingin memperoleh informasi terkait layanan maupun program-program kemanusiaan yang dijalankan.
Diberitakan sebelumya, Kejari Mataram mulai serius menelusuri dugaan korupsi dan penggelapan dana pengelolaan darah di PMI Lombok Barat, tahun 2025.
“Baru menelusuri sesuai pengaduan tentang darah antara tahun 2025. Kita belum melihat yang lain. Kita telusuri dulu,” kata Kepala Kejari Mataram, Gde Made Pasek Swardhyana, Selasa (12/5/2026).
Pasek menyebutkan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi setelah sebelumnya memanggil Ketua PMI Lombok Barat, Haris Karnaen bersama sejumlah anggota lainnya untuk dimintai klarifikasi.
Namun, ia menegaskan penyelidik masih membuka kemungkinan memeriksa pihak lain yang diduga turut terlibat dalam perkara tersebut.
“Apa perlu ada pihak lain (pemeriksaan), karena PMI seputaran itu saja. Apakah pengembangan ke lain, kita lihat dulu. Kita baru dengar klarifikasi aja,” ujarnya.(red)
Keterangan foto:
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Haris Karnain. Foto: (ist/WartaOne)
Komentar