Lombok Utara – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dadan Hindayana meluncurkan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) modular untuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Selasa (12/5/2026).
Peluncuran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut menjadi yang pertama secara nasional dan dilakukan serentak bersama sejumlah dapur modular lain di berbagai daerah melalui zoom meeting, mulai dari Papua, Sulawesi, NTT hingga Sumatera Utara.
Program ini merupakan hasil kerja sama BGN dengan BUMN Krakatau Steel dalam memperluas layanan MBG di kawasan terpencil.
Dalam sambutannya, Dadan mengatakan program MBG di wilayah terpencil dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelibatan masyarakat sekitar.
“SPPG seperti ini juga akan memperkerjakan masyarakat lokal, ibu-ibu, pemuda, pemudi, dan saya kira itu akan dibiayai dari 20 persen uang yang masuk ke SPPG,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pola pelayanan dapur modular di wilayah 3T berbeda dengan dapur reguler di kawasan yang ramai atau perkotaan.
Jika di daerah padat penduduk satu dapur melayani sekitar 2.000 hingga 3.000 penerima manfaat, namun di wilayah terpencil satu dapur hanya bisa melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita hingga anak sekolah tingkat PAUD sampai SMP.
Menurutnya, mayoritas penerima manfaat program MBG memang berada di wilayah aglomerasi atau padat penduduk dengan jumlah sekitar 79 hingga 80 juta orang.
Namun, sekitar tiga juta penerima manfaat lainnya berada di daerah terpencil yang tetap menjadi prioritas pemerintah.
“Masakan yang kita hasilkan harus berkualitas, dengan gizi seimbang, dan juga aman dikonsumsi. Sehingga anak bisa tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria,” katanya.
Dadan menambahkan, kehadiran dapur modular diharapkan mampu memperkuat rantai pasok pangan lokal. Sebab seluruh kebutuhan bahan pangan diupayakan berasal dari masyarakat sekitar agar manfaat ekonominya langsung dirasakan masyarakat.
“Saya pikir akan lebih baik kalau semuanya dipasok secara lokal, sehingga masyarakat lokal akan mendapatkan keuntungan dari kehadiran SPPG,” jelasnya.
Sementara itu, Komisaris Independen Krakatau Steel, Wilgo Zainar mengatakan pihaknya mendapat alokasi sekitar 500 titik dapur modular MBG khusus untuk wilayah terpencil di Indonesia.
“Alhamdulillah KS mendapatkan alokasi sekitar 500 titik MBG khusus daerah terpencil,” ujar Wilgo.
Di Lombok Utara sendiri, rencananya akan dibangun enam unit dapur modular MBG. Saat ini proyek tersebut masih menunggu izin operasional setelah proses appraisal selesai dilakukan.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menyambut baik peluncuran program tersebut. Ia menilai dapur SPPG 3T menjadi langkah nyata dalam memperkuat pemenuhan gizi masyarakat di daerah yang memiliki tantangan akses dan distribusi pelayanan.
“Program ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Program ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan generasi muda kita,” jelasnya.
Najmul berharap dapur modular MBG tidak hanya menjadi tempat penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menjadi pusat penguatan pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat di Lombok Utara.
Sebagai informasi, secara nasional BGN menargetkan pembangunan sekitar 9 ribu dapur modular untuk wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Hingga Mei 2026, sekitar 1.400 unit disebut telah selesai dibangun.
Sementara di NTB, total dapur modular wilayah 3T yang direncanakan mencapai 136 unit. Kabupaten Sumbawa menjadi daerah dengan jumlah terbanyak yakni 51 unit, disusul Lombok Utara 21 unit, Kabupaten Bima 20 unit, Lombok Timur 17 unit, Lombok Barat dan Sumbawa Barat masing-masing 10 unit, Dompu empat unit, Lombok Tengah dua unit dan Kota Bima satu unit. (Ril)
Komentar