Mataram – Anggota Komisi II DPRD NTB, Lalu Arif Rahman Hakim, merespon sikap tegas Pemprov NTB yang menolak proyek pembangunan kereta gantung menuju Danau Segara Anak di kawasan puncak Gunung Rinjani.
Ia menilai keputusan tersebut telah melalui hitung-hitungan dan pertimbangan yang matang terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Lalu Arif mengatakan proyek kereta gantung yang digagas PT Indonesia Lombok Resort (ILR) dengan nilai Rp6,7 triliun itu tidak bisa hanya dilihat dari sisi investasi semata.
Melainkan, pemerintah perlu mempertimbangkan manfaat riil yang diterima masyarakat NTB, khususnya warga di kawasan lingkar Rinjani.
“Harus dilihat secara komprehensif, apa plus minus proyek ini. Apa dampak yang bisa dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat lingkar kawasan, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).
Politisi Partai NasDem itu menegaskan DPRD pada prinsipnya mendukung investasi yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Namun jika manfaatnya tidak signifikan dan justru berpotensi menimbulkan persoalan sosial maupun kerusakan lingkungan, maka proyek tersebut dinilai harus dikaji ulang dan layak untuk ditolak.
“Kalau proyek ini berdampak terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tentu kita dukung. Tapi kalau tidak ada dampaknya, ya harus ditinjau kembali,” katanya.
Menurut Lalu Arif, salah satu aspek yang perlu diperhatikan ialah dampak langsung terhadap masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pendakian Gunung Rinjani.
Ia menilai keberadaan kereta gantung berpotensi mengurangi peran dan mata pencaharian porter dan pelaku wisata lokal.
“Porter ini setiap hari mencari nafkah dengan mengangkut barang pendaki. Ketika ada kereta gantung, pekerjaan mereka juga terancam hilang,” tegasnya.
Meski demikian, Lalu Arif meyakini pemerintah daerah telah melakukan perhitungan matang sebelum mengambil keputusan untuk menolak pembangunan kereta gantung di kawasan Rinjani.
“Pemerintah tentu punya hitung-hitungan plus minusnya. Kalau mudaratnya lebih besar, untuk apa dipaksakan. Kita bekerja untuk rakyat NTB,” tandasnya.
Diketahui, proyek tersebut rencananya dibangun di kawasan hutan Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, dan kini proses perizinannya masih berproses di pemerintah pusat. (ril)
Komentar