Lombok Utara – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dadan Hindayana, mengklaim perputaran uang dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi NTB pada 2026 diperkirakan mencapai Rp824 miliar per bulan.
Angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang beroperasi di NTB sebanyak 824 unit. Setiap satu SPPG diproyeksikan mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar untuk operasional program makan gratis tersebut.
Dengan asumsi seluruh dapur berjalan, maka total uang yang beredar di NTB dari program tersebut diperkirakan menembus ratusan miliar rupiah setiap bulan.
“Alhamdulillah sampai sekarang di NTB sudah ada 824 SPPG yang berdiri dan itu artinya uang yang beredar di NTB tembus Rp824 miliar per bulan,” ujarnya saat Launching Nasional SPPG Modular kerja sama BGN dengan Krakatau Steel di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, sebagian besar anggaran tersebut akan kembali berputar di daerah karena digunakan untuk membeli bahan baku pangan dari petani dan pelaku usaha lokal.
Tak hanya itu, Dandan juga menyebut program prioritas Presiden Prabowo itu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,6 persen.
“Kita sudah bisa melihat side effect atau pengaruh dari program MBG di berbagai daerah, dengan pertumbuhan ekonomi kita yang sudah mencapai 5,6 persen, dan kontribusi dari program MBG cukup besar,” ujarnya.
Selain menyasar pemenuhan gizi anak, program MBG juga disebut membuka lapangan kerja baru di daerah.
Menurutnya, sekitar 20 persen anggaran yang masuk ke dapur MBG digunakan untuk membiayai tenaga kerja operasional. Para pekerja diperkirakan memperoleh penghasilan antara Rp2,4 juta hingga Rp3,5 juta per bulan.
Kemudian dengan keberadaan dapur MBG modular di wilayah 3T, lanjut Dadan, diharapkan bukan hanya memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui penguatan rantai pasok lokal.
“Mari kita bekerjasama mengawasi program ini. Karena ini sangat penting, masakan yang kita hasilkan harus berkualitas, dengan gizi seimbang, dan juga aman dikonsumsi,” tuturnya.
Secara keseluruhan terkait SPPG reguler, Dadan menyebut saat ini jumlahnya telah mencapai 28.390 unit di daerah aglomerasi, dengan penerima manfaat yang diklaim telah menyasar 62 juta penduduk Indonesia.
“Kalau secara keseluruhan untuk daerah-daerah perkotaan atau aglomerasi, SPPG kita sudah mencapai 28.390, sudah melayani 62,1 juta penduduk Indonesia,” tandasnya. (ril)
Komentar