Malaysia kembali membuka pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Indonesia. Terkait pengiriman kembali tenaga kerja, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (LMI) menyinggung soal keamanan dan legalitas.
Arahan ini disampaikan kepada Plt. Kepala Dinas Disnakertrans Provinsi NTB, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTB, beserta jajaran.
Gubernur meminta, Disnakertrans dan BP2MI lebih cermat memperhatikan kebijakan di negara tujuan agar tidak merugikan masyarakat di kemudian hari.
“Selain itu, perusahaan-perusahaan yang akan merekrut atau mengirim PMI juga harus dipastikan benar-benar terakreditasi,” katanya, Senin (2/6).
“Jangan sampai ada gejolak di tengah masyarakat kita, dan masyarakat tetap berangkat sesuai dengan prosedur yang ada, jangan ilegal,” sambungnya.
Lebih lanjut, Gubernur juga membuka peluang kerja sama pengiriman PMI ke negara-negara dengan tingkat aging society yang aman. Namun, untuk memanfaatkan peluang itu, diperlukan peningkatan kerja sama serta kualitas pendidikan vokasi agar dapat mengirim PMI dengan keahlian khusus ke luar negeri.
“Kita juga membuka peluang-peluang di negara lain yang aging society-nya sudah aman, salah satunya Austria,” ungkapnya.
Berdasarkan keterangan BP2MI, pengiriman PMI tahun ini mulai ditutup pada April lalu dan direncanakan akan dibuka kembali pada Juni mendatang. Kebijakan penutupan sementara oleh pemerintah Malaysia telah menyebabkan tertundanya keberangkatan sejumlah PMI dari NTB.
Seperti diketahui, Malaysia sejak tahun lalu menerapkan kebijakan penutupan sementara, khususnya di wilayah Malaysia Barat, sebagai bagian dari upaya penataan keberadaan warga asing.(*)
Comment