Lombok Barat – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum dirasakan siswa SDN 4 Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat. Padahal, sekolah yang berada di wilayah perbukitan tersebut dinilai menjadi salah satu yang paling membutuhkan program tersebut.
Guru SDN 4 Mekarsari, Nurjanah, mengatakan para siswa kerap menanyakan kapan mereka akan menerima makanan bergizi gratis seperti yang sudah dinikmati pelajar di daerah lain.
“Siswa kami di sini tanya terus, ‘Bu guru, kapan kami dapat MBG?’ Dan memang siswa kami sangat cocok mendapatkan program ini,” ujar Nurjanah, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, kendala utama bukan karena tidak adanya dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah itu. Lokasi SPPG sebenarnya berada tidak jauh dari sekolah, namun kondisi jalan yang rusak dan sulit dilalui kendaraan membuat distribusi makanan belum bisa menjangkau sekolah tersebut.
“Ada (SPPG) di bawah, tapi mungkin terkendala jalan yang membuat (distribusi) belum bisa sampai ke sini,” tuturnya.
Nurjanah mengungkapkan, petugas SPPG bahkan telah mendatangi sekolah untuk melakukan pendataan jumlah siswa dan melihat kondisi lapangan. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut terkait pendistribusian makanan bergizi itu.
“Kemarin ada petugas SPPG yang datang, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” keluhnya.
Saat ini SDN 4 Mekarsari memiliki 43 siswa yang dari kelas I hingga kelas VI. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor perkebunan, Nurjanah berharap sekolah-sekolah di daerah terpencil mendapat perhatian lebih dari pelaksanaan program MBG.
“Kalau kita lihat, siswa di sini sangat layak mendapatkan itu ketimbang yang di bawah (perkotaan/akses mudah), jika dilihat dari kehidupan sehari-hari mereka,” katanya.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB, Fathul Gani, mengakui penyaluran program di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait infrastruktur dan kesiapan fasilitas pendukung.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), saat ini terdapat 126 titik SPPG yang direncanakan untuk melayani kawasan 3T di NTB, terdiri dari 50 titik di Pulau Lombok dan 76 titik di Pulau Sumbawa.
Namun, belum seluruhnya beroperasi. Sebanyak 80 titik masih dalam proses pembangunan, 16 titik telah siap beroperasi, sementara enam titik lainnya masih stagnan dan belum menunjukkan perkembangan.
“Da. 6 titik SPPG ini masih stagnan atau sama sekali belum ada aktivitas fisik dan pembangunan,” ujar Fathul.
Menurut Asisten I Setda NTB itu, kondisi geografis dan tingginya biaya investasi menjadi tantangan utama dalam pengembangan layanan MBG di kawasan terpencil. Selain biaya pembangunan, mitra penyedia juga harus mempertimbangkan biaya operasional, sumber daya manusia, hingga distribusi bahan baku.
“Daerah 3T membutuhkan investasi besar. Bukan hanya untuk mendatangkan material bangunan, melainkan untuk biaya operasional jangka panjang seperti akomodasi SDM dan pasokan bahan baku,” tegasnya.
Karena itu Fathul berujar, sejumlah mitra pelaksana MBG mengusulkan adanya penyesuaian standar biaya menu di wilayah 3T yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah perkotaan.
“Aspirasi yang saya tangkap untuk sementara, mereka (mitra) meminta agar harga menu dan jenis menunya jangan disamakan dengan wilayah perkotaan yang aksesnya mudah. Harus ada penyesuaian indeks harga standar,” tandasnya. (ril)
Komentar