Mataram – Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi NTB tahun 2025 yang mencapai Rp431,01 miliar.
Menurutnya, besarnya SiLPA tersebut membuat capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov NTB seakan kehilangan makna.
Muzihir menegaskan, opini WTP tidak otomatis mencerminkan keberhasilan pembangunan maupun kualitas belanja daerah. Sebab kata dia, WTP hanya menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar dan aturan administrasi yang berlaku.
“Jadi jangan bangga sama WTP. WTP itu hal lumrah itu, biasa aja. Ini hanya penilaian administratif. Bahwa sudah dilaksanakan sesuai administrasi,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Ia menilai keberhasilan pemerintah daerah seharusnya diukur dari kemampuan mengeksekusi program dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, tingginya SiLPA justru menunjukkan masih adanya persoalan dalam pelaksanaan anggaran.
“Tetapi kalau kinerja belum tentu. Kelihatan dari SiLPA yang banyak sekali,” katanya.
Berdasarkan data keuangan daerah, SiLPA NTB tahun 2025 mencapai Rp431,01 miliar. Angka tersebut meningkat Rp263,34 miliar atau 157,05 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp167,67 miliar.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB itu, tingginya SiLPA menjadi indikasi masih berulangnya persoalan dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama terkait lambatnya pelaksanaan program dan proyek pemerintah.
Ia mempertanyakan kebiasaan sejumlah proyek yang baru dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran sehingga berpotensi menghambat penyerapan anggaran.
“Kenapa dia harus kerja di akhir tahun? Kenapa tidak bisa mulai bulan awal?,” sindirnya terhadap kebiasaan proyek Pemprov.
Menurutnya, pola tersebut menyebabkan banyak pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat sehingga pelaksanaannya menjadi tidak optimal.
“Pelaksanaan Desember, ujung-ujungnya susah dieksekusi atau terpaksakan dieksekusi,” bebernya.
Muzihir menegaskan, capaian WTP yang berhasil dipertahankan Pemprov NTB selama 15 kali berturut-turut tidak boleh membuat pemerintah terlena. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan administrasi harus berjalan beriringan dengan kemampuan merealisasikan program pembangunan.
“Kalau SiLPA masih tinggi, berarti ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ungakpnya.
Ia menambahkan, dana ratusan miliar yang masih tersisa di kas daerah seharusnya dapat segera dieksekusi menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Muzihir juga mengingatkan adanya risiko dalam pelaksanaan proyek yang dikerjakan mendekati akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan persoalan dalam penyelesaian pekerjaan.
Karena itu, ia meminta Pemprov NTB menjadikan tingginya SiLPA sebagai bahan evaluasi serius. Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup hanya diukur dari raihan opini WTP, tetapi juga dari kemampuan menyerap anggaran dan menuntaskan program pembangunan yang telah direncanakan.
“Barang yang belum jadi, dibilang sudah jadi. Akhirnya dibayar atau tidak terbayar,” tandasnya. (ril)
Komentar