Mataram – Ratusan mahasiswa dan buruh di Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Kantor Gubernur NTB, Jumat sore, (1/5/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 Wita itu diwarnai orasi dan ketegangan dengan aparat keamanan saat penyampaian sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Massa aksi menyoroti berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari sistem kerja kontrak hingga jaminan sosial bagi buruh.
Mereka juga meminta kepastian upah dan pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil.
“Hapus sistem kerja kontrak (outsourcing) dan magang, tuntut pengangkatan menjadi karyawan tetap demi kepastian masa depan pekerja,” ujar Koordinator Aksi, Galang saat menyampaikan orasinya.
Selain itu, massa juga mendesak pemerintah menetapkan standar upah yang lebih adil dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Mereka menilai penentuan upah selama ini masih lebih mengakomodasi kepentingan pengusaha dibanding kesejahteraan kaum buruh.
“Upah layak nasional harus ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup riil rakyat, bukan berdasarkan kepentingan akumulasi modal pengusaha,” lanjutnya.
Senada, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram, Lalu Nazir Huda, menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang merugikan pekerja.
Ia meminta adanya perlindungan hukum bagi pekerja, dengan regulasi yang lebih kuat dari pemerintah.
“Tolak PHK sepihak, berikan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi buruh dari kesewenang-wenangan korporasi,” tegas Nazir.
Tak hanya itu, massa aksi juga menuntut jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh pekerja, termasuk akses layanan kesehatan dan tunjangan hari tua yang layak.
“Pastikan setiap warga negara mendapatkan akses kesehatan dan tunjangan hari tua yang sepenuhnya ditanggung oleh negara melalui pajak kekayaan,” tandasnya.
Lewat aksi tersebut, mereka berharap tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pusat dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kaum buruh. (ril)
Komentar