Mataram – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim mengatakan pihaknya tengah mendorong hilirisasi, agar kekayaan laut di Bumi Gora dapat meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya yakni dengan membangun pabrik pengolahan udang vaname.
“Capaian kita sudah melampaui target, tapi yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan nilai tambah bagi daerah,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).
Secara regulasi, Muslim menjelaskan hilirisasi telah diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2025 yang mewajibkan sejumlah komoditas strategis untuk diolah di dalam daerah.
Terkait progres pembangunan pabrik udang vaname itu, pemerintah telah merampungkan studi kelayakan (FS) dan detail engineering design (DED).
Persoalannya kini tinggal menunggu investor yang berminat untuk membangun pabrik tersebut.
“Regulasi sudah siap, kajian teknis juga sudah selesai. Artinya kita tinggal menawarkan proposal investasi kepada investor,” katanya.
Berdasarkan hasil kajian, kebutuhan investasi untuk pembangunan pabrik udang itu diperkirakan sekitar Rp20 miliar, dengan proyeksi balik modal dalam kurun waktu sekitar 1 tahun 8 bulan.
Pemerintah kata Muslim juga menyiapkan berbagai cara untuk menarik minat investor, mulai dari penyediaan lahan hingga kemudahan perizinan.
“Investor cukup datang dan membangun. Semua kajian sudah kami siapkan, termasuk fasilitasi perizinan agar tidak berbelit,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang untuk memberikan tambahan modal pada tahap awal investasi. Namun, investor juga diwajibkan memberikan dampak sosial, terutama dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal NTB.
Ke depan, penguatan hilirisasi akan difokuskan pada komoditas unggulan, seperti udang yang produksinya cukup besar di NTB.
Sejatinya lanjut Muslim, sektor pengolahan perikanan di NTB sebenarnya telah mulai berkembang, seperti industri rumput laut serta pengolahan ikan tuna dan cakalang.
Dari sisi ekonomi, kontribusi sektor tersebut sejatinya menunjukkan tren positif. Pertumbuhan PDRB kelautan dan perikanan meningkat dari 2,4 persen pada 2023 menjadi 4,38 persen pada 2024.
Untuk mendukung investasi, pemerintah juga menawarkan sejumlah lokasi strategis, seperti Labuhan Lombok di Pulau Lombok, serta Santong dan Poto Tano di Pulau Sumbawa.
Selain itu, rencana pembangunan pelabuhan perikanan di kawasan Solor juga tengah disiapkan untuk memperkuat rantai pasok industri.
Di sektor budidaya, Pemprov NTB mendorong pola pengelolaan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna meningkatkan fleksibilitas dan daya saing unit usaha.
Saat ini, terdapat sekitar 330 kolam budidaya yang menjadi basis pengembangan produksi benih.
Muslim menegaskan, di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah berupaya menghadirkan iklim investasi yang sehat dengan konsep karpet merah bagi investor.
“Kita siapkan kemudahan, dari lahan, perizinan, hingga insentif. Tinggal bagaimana kita meyakinkan investor bahwa potensi NTB ini layak untuk dikembangkan,” pungkasnya. (ril)
Komentar