Mataram – Nusa Tenggara Barat mendapatkan 11 ekor sapi kurban yang merupakan bantuan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Hari Raya Kurban atau Iduladha 1447 Hijriah.
11 ekor tersebut terdiri dari satu ekor untuk pemerintah provinsi, kemudian 10 ekor lainnya untuk masing-masing kabupaten/kota yang ada di NTB.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB, Amir mengatakan Pemprov telah mengusulkan lokasi pemotongan hewan kurban di masing-masing daerah. Daftar tersebut telah disampaikan ke Sekretariat Presiden.
“Jumlah yang kita dapatkan tahun ini sebanyak 11 ekor sapi, satu untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota satu ekor per daerah,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, sapi yang dipilih sebagai bantuan Presiden itu merupakan sapi terbesar dan terberat yang ada di masing-masing daerah. Kendati tidak ada minimal bobot, namun pemerintah daerah diminta untuk mencari sapi terbaik yang tersedia.
“Hasil survei sementara ada yang bobotnya sekitar 900 kilogram. Yang dipastikan adalah sapi terbesar dan terberat di daerah itu,” katanya.
Khusus untuk jatah sapi kurban Pemprov NTB, sesuai arahan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, Amir menjelaskan pemotongan tahun ini dipusatkan di Masjid Al-Hidayah, Desa Talabiu, Kabupaten Bima.
Lokasi tersebut dipilih sebagai bagian dari upaya pergiliran lokasi penyaluran daging kurban di seluruh kabupaten/kota, yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat.
“Pak Gubernur ingin penyaluran sapi kurban provinsi digilir di kabupaten/kota. Kebetulan Masjid Al-Hidayah juga punya nilai historis karena beberapa kali menjadi lokasi salat dan kunjungan presiden saat berada di NTB,” tuturnya.
Terkait harga pembelian sapi bantuan Presiden itu, Amir mengaku tidak menerima informasi mengenai anggaran lantaran komunikasi pengadaan dilakukan langsung oleh Sekretariat Presiden dengan instansi peternakan di tingkat daerah.
“Kami hanya ditugaskan menentukan lokasi penerima dan memastikan kesiapan penyaluran,” ucapnya.
Kemudian untuk pendistribusiannya, akan diawasi secara administrasi dan wajib dipertanggungjawabkan melalui laporan lengkap kepada Sekretariat Presiden.
“Dari awal proses sampai pembagian nanti seluruhnya harus dilengkapi laporan pertanggungjawaban atau LPJ yang disampaikan ke Sekretariat Presiden,” tandasnya. (ril)
Komentar