Mataram – Badan Gizi Nasional (BGN) memberi ruang bagi siswa dari keluarga kalangan atas atau anak orang kaya untuk tidak menerima hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Kebijakan ini diambil menyusul temuan di lapangan, yang menunjukkan sebagian makanan yang telah diproduksi tidak dikonsumsi dan dilaporkan kerap dibuang.
Koordinator Wilayah BGN NTB, Eko Prasetyo, mengatakan keputusan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program MBG, melainkan pilihan yang bisa diambil oleh penerima manfaat.
Namun, hal itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak mengganggu perencanaan jumlah produksi dan distribusi makanan.
“Boleh, silakan disampaikan ke masing-masing Kepala SPPG. Sehingga dari SPPG mendata, mereka tidak diberikan. Itu haknya masing-masing, kita tidak ingin memaksakan juga,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Kamis (23/4/2026).
Menurut Eko, tanpa pendataan yang jelas, dapur MBG tetap akan memproduksi makanan sesuai jumlah awal, yang pada akhirnya berisiko tidak dikonsumsi.
Ia mencontohkan kejadian di sekolah saat sebagian siswa tidak hadir lantaran sedang libur, namun informasi tersebut tidak tersampaikan ke pengelola dapur, sehingga makanan tetap diproduksi sesuai jumlah awal.
“Kadang ada kejadian anak libur atau ujian, tapi tidak terinformasikan. Akhirnya makanan tetap terdistribusi dan malah dibagikan ke pihak lain, itu jadi tidak tepat sasaran. Kalau bisa, itu dikomunikasikan ke kepala SPPG,” katanya.
Maka dari itu, Eko menegaskan jika data siswa yang tidak ingin menerima MBG sudah tercatat, maka produksi makanan bisa langsung disesuaikan. Dengan begitu, anggaran tetap efisien dan tidak ada pemborosan.
“Jadi kita tidak akan produksi itu. Dan anggarannya pun aman, tidak digunakan,” ucapnya.
Selain persoalan distribusi, BGN juga mendorong peningkatan kualitas menu agar lebih diminati siswa. Evaluasi terhadap variasi makanan dinilai penting untuk meningkatkan minat konsumsi di lapangan.
“Kreasi SPPG itu harus menggugah selera. Makanya kita dorong harus ada chef bersertifikat. Pengawas gizi menghitung kebutuhan gizinya, sementara chef mengolah dari sisi rasa dan tampilan,” tandasnya. (ril)
Komentar