Mataram – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menggelar rapat pimpinan bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB, Selasa (21/4/2026).
Hal ini disebut sebagai langkah konsolidasi dan penguatan koordinasi untuk mempercepat realisasi visi NTB Makmur Mendunia.
Dalam arahannya, Iqbal meminta seluruh jajaran terutama Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair dan Kepala OPD yang baru dilantik agar segera beradaptasi dan membangun sinergi lintas sektor.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh integritas dan kredibilitas ASN. Dua hal itu, kata dia, menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.
“Kalau integritas dan kredibilitas hilang, maka sesungguhnya kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Itu satu-satunya yang harus kita banggakan sebagai ASN,” ujarnya
Iqbal juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan akan selalu mendapat sorotan dari publik. Karena itu, ia meminta para pejabat untuk bekerja dengan penuh kehati-hatian, namun tetap fokus pada target yang ingin dicapai.
“Kerja pakai hati, lakukan dengan hati-hati, dan jangan dimasukkan ke hati. Kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak,” katanya.
Tak hanya itu, Iqbal juga menekankan tiga agenda utama yang menjadi prioritas pembangunan NTB ke depan, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata mendunia.
Ia menilai ketiga sektor ini saling terhubung dan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan di Bumi Gora.
“Tidak ada sektor yang lebih penting dari yang lain. Semua harus berkontribusi untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan,” ucapnya.
Kendati demikian, mantan Dubes RI untuk Turki itu menekankan pengentasan kemiskinan harus menjadi fokus utama, lantaran menjadi akar dari berbagai persoalan sosial.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menekankan pentingnya percepatan kinerja, mengingat saat ini telah memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2026.
Ia juga menyinggung sejumlah program daerah yang mulai mendapat perhatian pemerintah pusat, salah satunya Program Desa Berdaya yang dinilai memiliki dampak luas, termasuk dalam penanganan stunting dan perlindungan perempuan dan anak.
“Tidak terasa saat ini sudah memasuki triwulan kedua tahun 2026, karena itu kita semua harus bekerja lebih cepat dan menunjukkan kinerja yang positif,” tanda Dinda sapaan akrabnya. (ril)
Komentar