Lombok Barat – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat membentuk Kelompok Kerja Aksi Merespon Peringatan Dini (Pokja AMPD) sebagai langkah penguatan mitigasi bencana hidrometeorologis seiring meningkatnya intensitas hujan di wilayah Lombok Barat.
Pembentukan Pokja AMPD ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan lintas sektor, terutama di enam kecamatan yang masuk kategori rawan bencana, yakni Kecamatan Labuapi, Batulayar, Lingsar, Narmada, Gunungsari, dan Sekotong.
Ketua PMI Lombok Barat, Haris Karnain, mengatakan Pokja AMPD melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, BMKG, hingga unsur masyarakat.
“Keenam daerah tersebut dinilai memiliki potensi tinggi terdampak banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta angin puting beliung akibat intensitas hujan yang meningkat,” ujarnya saat pembukaan pembentukan Pokja AMPD 2026 di Hotel Jayakarta, Kamis (8/1/2026).
Haris menjelaskan, pembentukan Pokja ini bertujuan memperkuat respon terhadap sistem peringatan dini bencana di setiap wilayah Lombok Barat. PMI menargetkan kelembagaan Pokja AMPD dapat segera terbentuk secara formal.
“Kami mendorong terbentuk dan tersusunnya kelembagaan Pokja APMD di Kabupaten Lombok Barat. Kami juga menyiapkan rancangan SK Kepala Daerah Pokja,” katanya.
Selain membentuk struktur kelembagaan, PMI Lombok Barat juga akan menyusun rencana kerja Pokja agar setiap unsur yang terlibat memiliki peran jelas dalam menghadapi potensi bencana.
“Sekurang-kurangnya rencana kerja Pokja ini bisa merespon peringatan dini bencana di Lombok Barat,” tukasnya.
Haris menambahkan, program kesiapsiagaan bencana PMI Lombok Barat ini mendapat dukungan dari Australia-Indonesia Partnership in Disaster Risk Management (AIPDRM) melalui Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Aksi Merespon Peringatan Dini BPBD Lombok Barat, Tohri, memaparkan bahwa berdasarkan kajian risiko bencana (KRB), terdapat tujuh jenis bencana yang berpotensi terjadi di Lombok Barat.
“Ada resiko bencana gempa bumi, banjir, rob, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, tsunami,” tutur Tohri.
Dari tujuh potensi tersebut, menurut Tohri, bencana yang paling sering terjadi adalah banjir, tanah longsor, kekeringan, rob, dan cuaca ekstrem.
Kemudian berdasarkan data BPBD Lombok Barat, indeks rawan bencana pada Desember 2024 tercatat sebesar 107,22 persen, menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 116,90 persen.
“Kita lihat periode Desember 2019 sebesar 158,53. Melihat angka tersebut, indeks rawan bencana di Lombok Barat tahun 2024 berada pada level menengah, sedangkan pada 2019 berada pada level tinggi,” katanya.
Ia menilai penurunan indeks tersebut menunjukkan bahwa instrumen dan langkah antisipatif penanggulangan bencana di Lombok Barat berjalan cukup efektif, meskipun potensi ancaman tetap perlu diwaspadai.
“Tetapi berpotensi mengalami perubahan. Misalnya dipengaruhi oleh potensi bencana hidrologis tahun 2025 relatif tinggi,” tandasnya.
Karena itu, Tohri berharap keberadaan Pokja AMPD yang diinisiasi PMI Lombok Barat dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menghadapi wilayah rawan bencana di Lombok Barat. (ril)
Komentar