Mataram – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal resmi menetapkan jajaran direksi dan komisaris baru PT Gerbang NTB Emas (PT GNE) periode 2026-2031.
Penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di ruang kerja gubernur, Selasa 28 April 2026.
Adapun jajaran direksi yang ditetapkan yakni Yuyud Indrayudi sebagai Direktur Utama, Sulman sebagai Direktur Keuangan, dan Suhaimi sebagai Direktur Operasional.
Sementara posisi komisaris diisi oleh Izzuddin Mahili yang merupakan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB sebagai Komisaris Utama, didampingi Lalu Aksar Ansori dan Muhammad Ihwan atau akrab disapa Iwan Slenk sebagai Komisaris.
Direktur Utama PT GNE, Yuyud Indrayudi, mengatakan arahan utama dari gubernur adalah memperbaiki kinerja perusahaan secara menyeluruh, baik dari sisi operasional maupun tata kelola dari BUMD milik Pemprov NTB itu.
“Intinya kita disuruh untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kinerja dari GNE. Secara umum tata kelola atau operasi,” katanya, Selasa (28/4/2026).
Ia menegaskan, langkah awal yang akan dilakukan direksi adalah konsolidasi internal sebelum menentukan arah bisnis yang lebih konkret.
“Di awal ini kita lebih untuk konsolidasi internal, kemudian akan kita lihat bisnis prosesnya seperti apa. Karena sudah jelas arahan dari pak gubernur untuk fokus kepentingan bisnis material konstruksi,” katanya.
Sebagai informasi, Pemprov NTB sebelumnya telah menyuntikkan penyertaan modal sebesar Rp8 miliar melalui APBD Perubahan 2025.
Dana tersebut difokuskan untuk menyelesaikan tunggakan pajak sekitar Rp5,4 miliar serta membuka blokir administrasi perusahaan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), sehingga PT GNE dapat kembali menjalankan aktivitas korporasi secara normal, termasuk menggelar RUPS.
Dari sisi kinerja, PT GNE mulai menunjukkan perbaikan. Perusahaan yang sebelumnya merugi Rp3,24 miliar pada 2024, berhasil mencatatkan laba sebesar Rp278 juta pada 2025. Meski masih relatif kecil, capaian ini menjadi sinyal awal pemulihan, termasuk kemampuan perusahaan mulai menyetor dividen ke Pemprov NTB.
Namun demikian, sejumlah catatan serius
masih membayangi. Pendapatan perusahaan dinilai masih jauh dari optimal karena berada dalam fase transisi pemulihan. Dampaknya, margin laba masih sangat tipis, berkisar 1,9 persen.
Selain itu, beban utang perusahaan masih cukup besar, mencapai Rp21,9 miliar. Di sisi lain, piutang yang belum tertagih juga menumpuk hingga Rp8,6 miliar, dengan rata-rata waktu penagihan mencapai 218 hari.
Menanggapi hal tersebut, Yuyud mengaku pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan model bisnis perusahaan.
“Itu yang mungkin nanti kita lihat di proses bisnisnya seperti apa. Termasuk kita perlu juga melihat kondisi keuangan untuk operasional,” ucapnya.
Ia juga membuka peluang untuk pengembangan lini usaha baru yang dinilai punya prospek lebih kedepannya, meskipun tetap mempertahankan fokus utama bisnis pada sektor material konstruksi.
“Kalau memang ada peluang dan itu punya prospek bagus, ya kita akan kembangkan,” katanya.
Terkait kebutuhan tambahan modal, Yuyud menilai untuk tahap awal belum menjadi prioritas. Pihaknya akan terlebih dahulu memetakan kondisi internal perusahaan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
“Kalau saya lihat untuk saat ini sih belum. Kita perlu lihat dulu bisnis prosesnya seperti apa,” tandasnya. (ril)
Komentar