Mataram – Pemerintah Provinsi NTB menargetkan sebanyak 100 lulusan SMK dapat berangkat kerja ke Jepang pada Oktober 2026 melalui program magang yang bekerjasama dengan pemerintah pusat.
NTB sendiri mendapatkan alokasi 2.000 orang lulusan SMK, yang diberikan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqon, mengatakan tahap awal akan difokuskan pada pengiriman terbatas sebagai uji coba sebelum diperluas secara bertahap.
“Mudah-mudahan Oktober ini kita bisa mulai dulu walaupun mungkin bisa 100 orang dulu. Kalau 100 orang kayaknya kita bisa karena kita sudah menyiapkan yang sedang pelatihan sekarang ini ada 50 orang,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Ia menjelaskan, program ini membuka peluang bagi lulusan SMK untuk magang ke Jepang dengan skema pembiayaan yang ditanggung pemerintah pusat, terutama bagi peserta yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang. Mereka juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi di Negeri Sakura itu.
Pemerintah pusat pun menyiapkan anggaran hingga Rp 300 juta perorangan sebagai biaya untuk mengurus keberangkatannya.
“Konsep satu, kita akan memilih yang punya kemampuan native speak bahasa Jepang level N3, itu untuk melanjutkan studi tapi sambil magang. Pemerintah pusat menyediakan anggaran per orang sampai tamat Rp 300 juta,” jelasnya.
Setelah menyelesaikan studi, peserta dapat melanjutkan program magang hingga tiga tahun dengan penghasilan yang cukup besar, yakni menyentuh Rp 25 juta perbulan.
“Kalau dia bisa dapat native level 3 itu, ya lumayan besar gajinya itu kisaran 15 sampai 25 juta,” katanya.
Selain skema tersebut, Pemprov NTB juga menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai dukungan pembiayaan melalui Bank NTB Syariah, termasuk bagi calon PMI yang ingin berangkat ke Jepang.
“Kalau Jepang itu antara 40 sampai 80 juta biaya awalnya, tapi Bank NTB itu menyiapkan maksimal 100 juta per orang,” ucapnya.
Skema cicilanya pun dirancang lebih fleksibel, dengan melihat kisaran pendapatan PMI yang bersangkutan.
Biaya tersebut juga dinilai tidak memberatkan jika dibandingkan dengan potensi penghasilan yang diterima selama bekerja di Jepang.
“Semakin banyak cicilannya setor semakin banyak, cepat sih. Disepakati nanti, misalnya dia pinjam Rp 50 juta. Kalau dia punya gaji Rp 15 juta saja per bulan, kalau satu bulan dia bisa sisihkan Rpb5 juta saja, untuk Rp 50 Juta kan butuh 10 bulan,” tandasnya. (ril)
Komentar