Mataram – Pemprov NTB berhasil menempati peringkat ke-8 dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia pada tahun 2025.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.7-739 tahun 2026, Pemprov NTB mendapatkan skor kinerja sebesar 3,3288 dan masuk kategori sedang.
Capaian ini meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Pada evaluasi 2024, NTB masih berada di posisi ke-22 secara nasional.
Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Jamaluddin Malady, menyebut peningkatan peringkat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memenuhi indikator penilaian yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini, dari tahun sebelumnya peringkat dua puluh dua, sekarang alhamdulillah menjadi peringkat delapan. Ini menunjukkan ada perbaikan kinerja,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, penilaian tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, yang mencakup pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, dengan indikator utama pada aspek pelayanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal.
“Termasuk kebanyakan terkait pelayanan-pelayanan publik. Itu paling banyak dinilai di situ, karena harus ada standar pelayanan minimal yang dipenuhi oleh daerah,” katanya.
Menurut Jamal, capaian ini tidak lepas dari peran OPD yang aktif menyusun dan melengkapi dokumen evaluasi, mulai dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga berbagai indikator kinerja lainnya.
“Kami sebagai leading sector mengumpulkan bahan dari seluruh OPD, dan alhamdulillah mereka sangat responsif. Walaupun belum maksimal, tapi bisa memenuhi target waktu yang diberikan,” ujarnya.
Meski berhasil masuk 10 besar nasional, NTB masih berada dalam kategori sedang. Untuk naik ke kategori tinggi, pemerintah daerah masih perlu membenahi sejumlah aspek, terutama terkait kelengkapan regulasi.
“Kalau kekurangan kita kemarin itu lebih ke regulasi. Ada kegiatan yang sudah berjalan, tapi belum didukung dengan Perda atau regulasi formal. Nah itu yang menyebabkan poin kita berkurang,” tuturnya.
Ia menambahkan, ke depan Pemprov NTB akan fokus memperkuat aspek administrasi dan regulasi agar capaian kinerja dapat meningkat lebih optimal.
“Yang jelas kita sudah tahu apa yang kurang, jadi ke depan kita sempurnakan. Mudah-mudahan dari peringkat delapan ini kita bisa masuk tiga besar, bahkan menjadi nomor satu,” tukasnya.
Dalam daftar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dirilis oleh Kemendagri tersebut, posisi NTB berada di bawah sejumlah provinsi dengan kategori tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Kalimantan Selatan. (ril)
Komentar