Mataram – Pemprov NTB memproyeksikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 mencapai Rp6,2 triliun. Angka tersebut naik sekitar 10,69 persen dibandingkan APBD 2026 yang dianggarkan sebesar Rp5,6 triliun.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD NTB, Selasa (14/7/2026).
Dalam sambutannya, Dinda sapaan akrab Wagub NTB mengatakan arah pembangunan pada 2027 tetap mengacu pada tripel agenda kepemimpinan Iqbal-Dinda, yakni percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan energi, penyiapan ekosistem industri agro-maritim, serta pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Tema pembangunan tahun 2027 adalah akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, penyiapan ekosistem industri agro-maritim, serta pembangunan destinasi pariwisata berkualitas berkelanjutan. Fokusnya adalah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya di hadapan anggota dewan dan pejabat yang hadir.
Ia menyebut kondisi fiskal NTB pada 2027 diproyeksikan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen mengelola anggaran secara efektif, cermat, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kondisi fiskal tahun 2027 menunjukkan peningkatan yang positif dibandingkan tahun 2026. Namun, sumber-sumber penerimaan tetap harus dialokasikan secara cerdas dan cermat untuk mendanai prioritas pembangunan,” katanya.
Dalam rancangan KUA-PPAS, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp6,2 triliun. Kenaikan tersebut ditopang oleh peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, serta komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah.
PAD pada 2027 ditargetkan sebesar Rp3,12 triliun atau naik 3,44 persen dibandingkan target APBD 2026 sebesar Rp3,02 triliun. Sementara pendapatan transfer dari pusat diproyeksikan meningkat cukup signifikan, yakni dari Rp2,48 triliun pada 2026 menjadi Rp2,98 triliun, atau naik 20,01 persen.
Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan naik tipis dari Rp114,01 miliar menjadi Rp114,12 miliar.
Di sisi belanja, Pemprov NTB merencanakan alokasi sebesar Rp6,06 triliun atau meningkat sekitar Rp300 miliar dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp5,73 triliun. Kenaikan tersebut setara dengan 5,70 persen.
Sementara itu, pada komponen pembiayaan daerah, rancangan KUA-PPAS 2027 mencatat surplus anggaran sebesar Rp162 miliar. Surplus tersebut akan digunakan untuk menutup pembiayaan neto, yang meliputi penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp10 miliar, penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp50 miliar, serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar lebih dari Rp122 miliar.
Dinda menegaskan, seluruh perencanaan anggaran tersebut diarahkan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat NTB.
“Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, unsur pemerintahan di provinsi pun harus tetap memastikan penyelenggaraan perencanaan hingga pertanggungjawaban terhadap segala sumber daya fiskal dapat terarah dan pada sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” tandas Mantan Bupati Bima dua periode itu. (ril)
Komentar