Mataram – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memastikan Pemerintah Provinsi akan menjamin pengobatan dan keberlanjutan pendidikan dua santri yang menjadi korban pembakaran di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah.
Iqbal mengatakan, sejak mengetahui kasus tersebut pada Juni 2026, Pemprov NTB langsung berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar penanganan terhadap para korban segera dilakukan.
“Saat pertama mengetahui kasus ini, kami langsung berkomunikasi dengan Forkopimda dan meminta pemerintah kabupaten bersama Polres Lombok Tengah menangani persoalan ini. Dari provinsi juga kami siap terlibat,” ujar Iqbal, Rabu (15/7/2026).
Ia memastikan seluruh biaya pengobatan korban yang kini menjalani perawatan di RSUP Provinsi NTB akan ditanggung pemerintah.
“Saya sudah menyampaikan kepada pimpinan DPR RI bahwa seluruh biaya perawatan korban di RSUP akan ditanggung. Mereka tidak akan dikenakan biaya apa pun,” tegasnya.
Selain menjamin biaya pengobatan, Pemprov NTB Iqbal berujar juga memastikan hak pendidikan kedua korban tetap terpenuhi. Iqbal mengaku telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB agar para korban dapat melanjutkan pendidikan setelah kondisi mereka pulih.
“Kita pastikan anak-anak ini bisa kembali sekolah. Hak-hak dasar mereka, termasuk pendidikan, harus dipenuhi,” tuturnya.
Kendati demikian, mantan Dubes RI untuk Turki itu menyayangkan kasus tersebut baru terungkap beberapa bulan setelah peristiwa terjadi. Menurutnya, keterlambatan pelaporan telah membuat para korban kehilangan kesempatan memperoleh penanganan medis secara cepat dan tepat.
“Yang menjadi persoalan bukan soal damai atau tidak damai. Anak yang menjadi korban seharusnya segera mendapat pertolongan dan perawatan, bukan justru informasinya disembunyikan,” katanya.
Ia menilai para korban akhirnya mengalami penderitaan yang berlipat ganda karena selain mengalami luka bakar serius, pendidikan mereka juga ikut terhenti.
“Anak ini menjadi korban dua kali. Sudah menjadi korban kebakaran, sekolahnya juga terlantar. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi di NTB,” ucapnya.
Iqbal menegaskan kasus tersebut tidak boleh digeneralisasi sebagai persoalan serupa di seluruh pondok pesantren yang ada di NTB. Namun, ia meminta peristiwa itu harus menjadi evaluasi untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh lembaga pendidikan, terutama pondok pesantren.
“Ini kasus yang bersifat khusus, jangan kemudian semua pesantren disalahkan. Tetapi memang pengawasan terhadap seluruh sekolah berasrama harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.
Diketahui, kasus pembakaran tiga santri terjadi di Pondok Pesantren Rosyidatussaulatiyah Al-Ibrahimy NW, Kabupaten Lombok Tengah, pada akhir 2025. Dalam peristiwa tersebut, satu korban yakni NSS (13) telah meninggal dunia, sementara ADR (14) dan SAH (12) mengalami luka bakar serius dan masih menjalani perawatan intensif.
Dalam penyidikan kasus itu, Polres Lombok Tengah juga telah menetapkan dua tersangka, yakni MR yang merupakan rekan para korban serta AMR yang merupakan pimpinan pondok pesantren tersebut. (ril)
Komentar