Mataram – Pembangunan gedung baru DPRD NTB diusulkan mundur sekitar 20 meter dari posisi gedung lama yang hangus terbakar saat aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025.
Usulan tersebut untuk mengantisipasi tindakan anarkisme saat aksi unjuk rasa yang kerap terjadi di area gedung DPRD NTB.
Saat ini, pemerintah melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB tengah menyusun Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar pembangunan gedung baru tersebut.
Kepala BPBPK NTB, Dades Prinandes, mengatakan penyusunan DED telah dimulai sejak April 2026 dan ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan. Jika sesuai jadwal, pembangunan fisik akan dimulai pada awal 2027 dengan skema single year.
“Nah pembangunannya direncanakan mulai awal 2027 dengan skema singel year,” kata Dades saat menerima kunjungan Ketua Komisi V DPR RI di Kantor DPRD NTB, Rabu (22/7/2026).
Ia menjelaskan, gedung baru akan dibangun di atas lahan seluas 97 are dengan estimasi waktu konstruksi selama 11 bulan. Konsep yang disiapkan mencakup dua bangunan utama, yakni gedung paripurna dan gedung perkantoran anggota DPRD.
Selain itu, terdapat usulan pembangunan sejumlah fasilitas pendukung, seperti area parkir di bawah gedung atau basement dan gedung aspirasi untuk menerima masyarakat yang menggelar unjuk rasa maupun yang ingin menyampaikan aspirasi lansung.
“Ada usulan juga beberapa bangunan pendukung seperti parkir dan gedung aspirasi. Jadi rencana pembangunan gedung aspirasi ini atas dasar usulan Ketua DPRD NTB. Kami juga baru menyusun 3 denah sementara alternatif gedung baru DPRD NTB,” ujar Dedes.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengusulkan agar posisi gedung baru lebih mundur sekitar 20 meter dari lokasi sebelumnya. Menurutnya, DPRD NTB menjadi salah satu kantor pemerintahan yang paling sering menjadi lokasi aksi demonstrasi.
“Jadi kantor DPRD ini paling sering didemo, dalam sebulan itu bisa sampai 20 kali,” keluh Isvie.
Ia berharap keberadaan ruang aspirasi nantinya dapat menjadi tempat masyarakat menyampaikan pendapat tanpa harus berunjuk rasa di depan gedung DPRD.
“Total seluruh biaya dipastikan dari pemerintah pusat. Kami juga usul ada ruang aspirasi. Supaya tidak ada lagi demo didepan. kami terima di ruangan aspirasi,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memastikan usulan memundurkan posisi gedung baru sejauh 20 meter dapat direalisasikan. Menurutnya, penataan kawasan perlu mempertimbangkan aspek keamanan sekaligus kenyamanan.
“Jadi kami pastikan bikin adem ya. Jangan sampai ada lagi yang lempar-lempar (ke gedung DPRD),” ucapnya.
Lasarus juga memastikan pembangunan gedung baru DPRD NTB akan dibiayai pemerintah pusat. Saat ini, master plan pembangunan telah disiapkan, sementara desain bangunan masih dalam tahap penyusunan.
“Kami datang ke sini untuk memastikan seluruh proses ini berjalan sehingga gedung ini bisa dibangun dengan cepat karena ini sangat diperlukan oleh masyarakat, DPRD NTB,” tegas Politisi PDIP itu.
Ia menambahkan, Komisi V DPR RI akan mengawal proses penganggaran agar pembangunan bisa segera dimulai setelah desain selesai.
“Kami intinya memastikan anggarannya pasti ada. Begitu desainnya selesai, nanti kita minta segera diusulkan anggaran ya untuk segera kami akan setuju dari Komisi V. Ini kami atensi khusus, maka kami datang ke sini,” tuturnya.
Lasarus juga meminta proses pengadaan dilakukan lebih awal agar pembangunan dapat langsung berjalan begitu anggaran tersedia.
“Kami juga sudah memerintahkan kepada struktural di sini supaya ini dilelang dini saja dulu. Supaya nanti begitu nanti anggarannya ada, dia langsung kontrak, langsung on going, bisa cepat selesai,” pungkasnya. (ril)
Komentar