Mataram – Kemampuan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, mulai diuji untuk melakukan penyesuaian terhadap program prioritas imbas APBD Perubahan tahun 2026,yang disinyalir mengalami defisit hingga sekitar Rp300 miliar.
Abul Chair menjelaskan, angka defisit tersebut belum dapat dipastikan karena rancangan APBD Perubahan masih dalam proses pembahasan. Penyesuaian dilakukan dengan melihat kembali kemampuan pendapatan daerah dan menyesuaikannya dengan rencana belanja.
“Ini kan rencana APBD Perubahan, rencana. APBD itu ada belanja, ada pendapatan. Ketika rencana pendapatan tidak sesuai dengan yang direncanakan semula, maka kemudian rencana belanjanya juga harus menyesuaikan,” ujarnya, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, penyesuaian anggaran tidak serta-merta berarti seluruh program akan dihentikan. Pemerintah akan menerapkan skala prioritas dengan menunda atau mengurangi pelaksanaan program yang dinilai belum terlalu mendesak, termasuk proyek fisik.
“Artinya bukan berarti tidak dilaksanakan, bisa jadi tertunda saja. Atau yang mestinya dilaksanakan 10, kita laksanakan 8 dulu,” jelasnya.
Abul Chair mengatakan nominal penyesuaian APBD Perubahan masih dihitung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Angka final nantinya akan dibahas bersama DPRD NTB sebelum ditetapkan.
“Sampai sekarang masih kita olah, masih. Nanti akan kita bahas dengan DPRD, baru nanti,” tuturnya.
Di tengah pengetatan belanja tersebut, Abul menegaskan belanja pegawai menjadi salah satu pos yang diamankan terlebih dahulu. Hal itu mencakup gaji dan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Ia mengatakan, belanja pegawai tetap menjadi prioritas di tengah penyusunan APBD Perubahan 2026 yang disebut mengalami penyesuaian akibat ruang fiskal yang lebih terbatas.
“Aman insyaallah. Itu yang kita amankan lebih dulu. Belanja pegawai harus belanja utama,” pungkas Abul Chair.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Halik, mengakui adanya perubahan kemampuan fiskal dalam penyusunan APBD Perubahan 2026. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi belum terealisasinya Dana Bagi Hasil (DBH) secara penuh sesuai asumsi awal.
Ahsanul menyebut, nilai kurang bayar DBH yang menjadi hak NTB mencapai sekitar Rp616 miliar. Namun, informasi terakhir yang diterima Pemprov Ahsanul berujar, nilai transfer yang akan diterima hanya sekitar Rp13,3 miliar.
“Info yang kita terima, kita akan mendapat kan transfer hanya sekitar Rp13,3 miliar, dan ini membuat ruang fiskal daerah harus dihitung kembali secara cermat,” kata Kepala Dinas Kominfotik NTB itu.
Kondisi tersebut membuat Pemprov NTB melakukan penyusunan ulang belanja agar APBD Perubahan 2026 tidak disusun berdasarkan pendapatan yang belum pasti. Program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan belanja wajib menjadi prioritas, sementara kegiatan yang belum mendesak akan dievaluasi.
“Kalau ruang fiskal terbatas, prioritas harus semakin tajam. Jangan ada ego untuk mempertahankan program yang tidak terlalu penting, sementara kita melupakan bagaimana menjaga APBD tetap sehat,” tandas Ahsanul. (ril)
Komentar