Mataram – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati menyoroti persoalan sampah yang menggunung di Gili Trawangan dan krisis air bersih di Gili Meno, Lombok Utara.
Rahayu mendorong Pemprov NTB segera mengambil langkah konkret untuk menangani dua persoalan tersebut, yang dinilainya mengancam keberlanjutan hajat hidup warga setempat dan citra pariwisata di kawasan destinasi unggulan NTB itu.
Menurutnya, penanganan sampah di Gili Trawangan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan biasa. Status kawasan yang masuk wilayah konservasi membuat pemerintah daerah perlu duduk bersama kementerian terkait, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.
“Gili ini kan masuk area konservasi. Jadi harus duduk bersama kementerian lain, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan,” ujarnya usai kunjungan kerja ke Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/8/2026).
Sebagaimana diketahui, saat ini sampah di Gili Trawangan semakin menumpuk. Persoalan itu kian rumit lantaran dua unit insinerator yang tersedia di kawasan tersebut belum dapat beroperasi.
Atas hal itu, Rahayu menilai pemerintah perlu segera menentukan leading sector agar penanganan sampah tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia juga membuka opsi pengolahan sampah selain skema waste to energy.
“Biar arahannya jelas. Solusi waste to energy seperti di daerah lain ini bisa pakai metode lain. Jadi tidak perlu waste to energy, harus ada satu titik tempat mengumpulkan sampah yang bisa menjadi hal produktif, misalnya diolah jadi bahan bangunan,” tegas Politikus Pantai Gerindra itu.
Komisi VII DPR RI, kata dia, juga siap membantu mencarikan investor untuk menangani persoalan sampah di kawasan wisata tersebut. Penanganan dinilai mendesak karena sampah yang menumpuk di pulau kecil berisiko terbawa ke laut.
“Kami khawatir ya, karena ini kawasan pulau, takut sampahnya meluber ke laut. Kami minta dipastikan ada tempat penampungan terpusat seperti di Kepulauan Seribu,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengakui persoalan sampah di Gili Trawangan masih menjadi pekerjaan berat. Meski kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Pemprov NTB Iqbal berujar berkomitmen untuk membantu mengangkut sampah yang telah menumpuk ke daratan.
“Sampah ini sekarang sudah menumpuk. Saya khawatir apalagi ini musim panas. Kami sedang memikirkan bagaimana cara mengeluarkan semua sampah dari sana dalam waktu dekat agar tidak ada penumpukan sementara,” jelas Iqbal.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan, persoalan pengelolaan sampah di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air tidak lepas dari tumpang tindih status kawasan tersebut.
Dua insinerator sebenarnya telah tersedia, namun belum dapat digunakan karena persoalan izin operasional. Lokasinya berada di dalam kawasan konservasi sehingga diperlukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Ada masalah infrastruktur. Insineratornya ada, tetapi secara izin operasional belum bisa diberikan karena masuk kawasan konservasi. Ini masalah dasar mengenai status kawasan, sehingga kami perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait,” ujar Aulia.
Selain sampah, ia mengatakan persoalan air bersih di Gili Meno juga menjadi perhatian. Kebutuhan air bersih masyarakat dan pelaku usaha pariwisata hingga kini masih dipenuhi dengan mengangkut air dari daratan.
Aulia menjelaskan, opsi pembangunan jaringan pipa bawah laut dari Gili Air menuju Gili Meno dan Gili Trawangan belum memungkinkan berdasarkan pertimbangan teknis, terutama kondisi arus laut.
“Opsi jaringan pipa tampaknya belum memungkinkan dari pertimbangan teknis arus laut. Saat ini Pemkab dan PDAM mengajukan izin ke kementerian terkait untuk proses pengambilan air tanah melalui metode sumur pantai atau beach well,” jelas Aulia.
Sebagai solusi, saat ini Pemkab Lombok Utara dan PDAM telah mengajukan izin pengambilan air tanah dengan metode sumur pantai atau beach well.
Sembari menunggu proses perizinan, Aulia berujar suplai air bersih ke Gili Meno masih dilakukan menggunakan pola lama dengan mengangkut air dari daratan.
“Masyarakat saat ini masih memakai pola lama, pengangkutan air dari darat. Ini menjadi catatan evaluasi kami agar pemenuhan air bersih di kawasan wisata bisa terjamin dan berkesinambungan,” tandasnya. (ril)
Komentar