MATARAM – Ketua DPD Pro-Jokowi (PROJO) Nusa Tenggara Barat (NTB) Imam Sofian, mendorong agar PROJO membuka kembali opsi bertransformasi menjadi partai politik (Parpol).
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi jalan untuk melembagakan kekuatan yang selama ini dibangun PROJO sekaligus mengawal keberlanjutan agenda pembangunan dari pemerintahan Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Imam menilai PROJO telah memiliki modal politik yang cukup. Selama lebih dari satu dekade, organisasi tersebut berkembang dengan jaringan di berbagai daerah, pengalaman dalam konsolidasi politik, serta kader dan simpatisan yang terlibat dalam sejumlah momentum politik nasional.
Karena itu, menurut Imam, pembicaraan mengenai masa depan PROJO tidak semestinya berhenti pada peran sebagai organisasi relawan.
“Saya mendukung kalau PROJO membuka ruang untuk menjadi partai politik. Kita sudah punya pengalaman, jaringan dan basis perjuangan. Jangan sampai kekuatan yang sudah dibangun selama ini hanya bergerak ketika ada pemilu,” kata Imam.
Menurutnya, menjadi partai politik bukan semata-mata soal menghadapi Pemilu 2029. PROJO perlu memikirkan bagaimana kekuatan yang telah dibangun selama ini dapat bertahan dan berkembang menjadi wadah politik yang mampu melakukan kaderisasi serta melahirkan pemimpin baru.
“Kalau selama ini kita bisa mengorganisasi masyarakat untuk mendukung dan mengawal pemimpin, kenapa tidak kita mulai berpikir bagaimana melahirkan kader dan pemimpin sendiri?” ujarnya.
Imam mengatakan, gagasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan keberlanjutan pembangunan nasional.
Ia melihat pemerintahan Prabowo-Gibran melanjutkan sejumlah agenda yang telah dirintis pada era Joko Widodo.
Bagi Imam, kesinambungan program tersebut perlu dikawal agar pembangunan yang telah berjalan tidak terputus hanya karena terjadi pergantian pemerintahan.
“Kita ingin apa yang sudah baik dan sudah dirintis Pak Jokowi tidak berhenti begitu saja. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus kita kawal supaya program-program yang sudah berjalan bisa diteruskan dan disempurnakan,” katanya.
Sikap tersebut juga tercermin dalam perjalanan politik PROJO NTB. Pada Pilpres 2024, PROJO NTB mendukung Prabowo-Gibran. Saat itu, Imam menyebut pasangan tersebut memiliki komitmen untuk melanjutkan program-program yang telah dimulai Jokowi.
Sebelumnya, pada Mei 2024, Imam juga pernah mendorong agar Jokowi tetap memainkan peran dalam politik nasional setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah Jokowi memimpin partai politik agar tetap dapat mengawal program-program yang telah dirintis selama pemerintahannya.
Bagi Imam, keberlanjutan pembangunan membutuhkan kekuatan politik yang tidak hanya bekerja ketika pemilu berlangsung.
“Yang kita pikirkan bukan hanya siapa yang menang dalam pemilu. Yang lebih penting adalah bagaimana program yang sudah baik bisa terus berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, jika PROJO suatu saat bertransformasi menjadi partai, Imam berharap partai tersebut dapat menjadi salah satu kekuatan yang ikut mengawal agenda keberlanjutan pemerintahan.
Dorongan Imam muncul ketika DPP PROJO sebelumnya telah mengambil keputusan berbeda.
Dalam Kongres III PROJO pada November 2025, Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi menegaskan organisasi tersebut tidak akan bertransformasi menjadi partai politik.
PROJO memilih tetap sebagai organisasi masyarakat dengan arah gerakan yang menyesuaikan perkembangan politik setelah berakhirnya pemerintahan Jokowi.
Namun, Imam menilai keputusan tersebut tidak berarti aspirasi mengenai kemungkinan PROJO menjadi partai harus berhenti dibicarakan.
Menurutnya, politik bersifat dinamis. Aspirasi dari daerah, kata dia, tetap perlu menjadi bagian dari pembahasan organisasi.
“Kami menghormati keputusan organisasi. Tetapi politik itu dinamis. Kalau ada aspirasi dari daerah yang melihat PROJO perlu menjadi partai, menurut saya harus dibicarakan. Jangan langsung ditutup,” ujar Imam.
Ia menegaskan, dirinya tidak bermaksud mendahului keputusan DPP. Sebagai pimpinan PROJO di daerah, ia hanya menyampaikan pandangan mengenai arah organisasi ke depan.
“Ini bukan soal memaksakan kehendak. Saya melihat ada kekuatan yang sudah kita bangun bersama. Kalau kekuatan itu bisa menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat untuk masyarakat, kenapa tidak kita pikirkan?” katanya.
Imam juga mengingatkan bahwa apabila PROJO benar-benar memilih jalan menjadi partai politik, orientasinya tidak boleh berhenti pada kepentingan elektoral.
Menurutnya, partai harus memiliki platform politik yang jelas, sistem kaderisasi dan kemampuan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Partai jangan hanya dipikirkan sebagai kendaraan untuk memenangkan pemilu. Partai harus menjadi rumah bagi kader dan masyarakat. Dari sana kita bisa menyiapkan pemimpin-pemimpin baru,” kata Imam.
Ia melihat pengalaman PROJO selama ini sebagai modal awal. Jaringan yang telah terbentuk, pengalaman menghadapi berbagai momentum politik serta kedekatan dengan masyarakat menjadi kekuatan yang dapat dikembangkan apabila organisasi mengambil keputusan untuk menjadi partai.
Namun, Imam mengakui keputusan tersebut bukan perkara sederhana. Jika opsi itu kembali dibahas, menurutnya, prosesnya harus dilakukan secara terbuka dan melalui mekanisme organisasi.
“Kalau memang suatu hari PROJO memilih menjadi partai, jangan hanya berpikir untuk 2029. Kita harus berpikir jauh ke depan. Partai harus bisa bertahan, melahirkan kader dan punya manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Bagi Imam, perjalanan PROJO selama ini seharusnya menjadi modal untuk menentukan langkah berikutnya, bukan berhenti sebagai catatan sejarah gerakan relawan.
“Kita tidak ingin apa yang sudah dibangun selama ini hanya menjadi catatan sejarah. Kalau ada jalan untuk melembagakannya menjadi kekuatan politik yang lebih besar, mari kita pikirkan bersama. Yang penting perjuangannya tetap untuk rakyat dan keberlanjutan pembangunan Indonesia,” pungkas Imam.
Komentar