Mataram – Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengintai penggunaan anggaran Program Desa Berdaya yang telah dicairkan ke sejumlah desa.
Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman, mengatakan bahwa pengawasan dilakukan sejak awal pelaksanaan program. Inspektorat tidak hanya memeriksa penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari proses hingga penyaluran dana.
“Desa Berdaya ini masih dalam proses, jadi pendampingan tetap kita lakukan. Setiap daerah dan setiap tahapan prosesnya akan kita turun,” kata Budi, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, pengawasan berlaku sama terhadap seluruh desa penerima manfaat, baik yang menjalankan program Desa Berdaya Transformatif maupun Tematik.
Budi menjelaskan, aspek yang menjadi perhatian Inspektorat meliputi kesesuaian proses pelaksanaan, ketepatan tahapan, mekanisme penyaluran, hingga penggunaan anggaran berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui.
“Yang kita lihat, benar tidak prosesnya, benar tidak tahapannya, dan benar tidak penyalurannya. Kita lebih mengarah pada pos-pos audit,” tegasnya.
Ia menambahkan, Inspektorat juga melakukan pendampingan langsung bersama pihak terkait. Evaluasi dan reviu akan terus berjalan mengikuti perkembangan pencairan serta pelaksanaan program di masing-masing desa.
Pengawasan tersebut juga berlaku bagi seluruh kepala desa tanpa terkecuali, termasuk kepala desa yang baru menjabat maupun desa yang memiliki catatan persoalan dalam pengelolaan dana desa sebelumnya.
“Perlakuannya sama semua. Kita tidak melihat latar belakangnya, tetapi programnya yang kita awasi dan dampingi,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Dukcapil NTB, Lalu Hamdi, merincikan dari total 224 desa sasaran Desa Berdaya Tematik 2026, sebanyak 209 desa telah diusulkan pencairannya ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Dari jumlah tersebut, 119 desa telah menerima pencairan, sementara sekitar 18 desa masih melengkapi dokumen pengajuan.
“Yang sudah cair sebanyak 119 desa. Kemudian sekitar 18 desa masih dalam proses kelengkapan pengajuan permohonan pencairan,” ujar Hamdi, Rabu (4/10/2026).
Sementara itu, sebanyak 33 kelurahan juga menjadi sasaran program dengan mekanisme penyaluran melalui kas daerah masing-masing kabupaten/kota.
Hamdi mengungkapkan, anggaran yang telah digelontorkan untuk 132 desa mencapai Rp39,9 miliar. Masing-masing desa mendapatkan alokasi sebesar Rp300 juta. (ril)
Komentar