Mataram— Sejumlah fakta mengejutkan terungkap dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan putusan pemberhentian dengan tidak hormat ( PTDH) terhadap mantan Kapolsek Dompu, IPDA Sarbani.
Ia diduga melakukan hubungan seksual dengan tahanan perempuan berinisial D hingga menyebabkan korban hamil. Bahkan, salah satu peristiwa tersebut disebut terjadi di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dugaan hubungan seksual itu mulai terjadi pada 28 Juli 2026 dan berlanjut hingga Agustus 2026.
Dalam rentang waktu tersebut, Sarbani juga diduga beberapa kali mengajak D mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Dompu. Dugaan pelanggaran itu kemudian berlanjut pada hubungan seksual di luar nikah.
Lebih jauh, persidangan mengungkap dugaan bahwa Sarbani juga melakukan hubungan seksual dengan D di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu, wilayah hukum Polres Dompu.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu fakta yang mencuat dalam pemeriksaan etik terhadap mantan Kapolsek itu.
Fakta lainnya, setelah mengetahui D hamil, Sarbani diduga sempat berencana menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut.
Rangkaian perbuatan itu menjadi bagian dari pemeriksaan majelis KKEP. Atas pelanggaran yang dilakukan, majelis menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Sarbani.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga integritas dan profesionalisme anggota Polri.
“Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB agar senantiasa memegang teguh pedoman hidup Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.
Sarbani dijerat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, Sarbani menyatakan akan mengajukan banding atas putusan sidang KKEP tersebut.(Zal)
Komentar