Mataram — Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB resmi menaikkan kasus dugaan penipuan travel umrah ilegal ke tahap penyidikan. Langkah ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi dari Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB, sekaligus meminta data terkait legalitas agen perjalanan.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB, Kombes Pol Arisandi, mengungkapkan bahwa penyidik masih melengkapi berkas perkara dengan menghimpun keterangan saksi dan mengumpulkan alat bukti.
“Jadi ini masih terus kita lengkapi pemberkasannya, lengkapi keterangan-keterangan dan bukti-buktinya untuk mengonstruksikan perkaranya,” kata Arisandi, Rabu (11/11/2026).
Dalam penyidikan kasus ini, polisi membidik dua badan usaha yang diduga terlibat, masing-masing berinisial PT IHA dan PT THU. Berdasarkan data yang diperoleh penyidik, kedua perusahaan tersebut tidak memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
“Dari data yang kami peroleh saat ini dua-duanya tidak memiliki izin,” tegas Arisandi.
Ia menjelaskan, kedua badan usaha tersebut hanya mengantongi izin sebagai agen perjalanan wisata biasa. Karena itu, penyidik kini tengah memperkuat alat bukti terkait dugaan pemasaran paket keberangkatan umrah kepada masyarakat.
“Termasuk bukti-bukti yang memuat bahwa agen yang tidak memiliki izin ini memang sudah secara marketing menawarkan untuk memberangkatkan umrah, bukan untuk wisata. Jadi dia sudah secara terang-terangan menawarkan itu,” paparnya.
Dari hasil penelusuran sementara, para calon jamaah sempat diberangkatkan dari daerah asal hingga tiba di Jakarta. Namun, perjalanan mereka tidak berlanjut ke Tanah Suci karena tidak pernah diterbangkan ke Jeddah maupun wilayah Arab Saudi lainnya. Para jamaah kemudian harus kembali.
“Mereka jamaah sudah sampai di Jakarta, tapi tidak sampai lanjut ke Jeddah atau ke Arab. Mereka kembali,” ungkapnya.
Hingga kini, belum seluruh korban melapor ke posko pengaduan. Meski demikian, Arisandi memastikan penyidik akan melakukan langkah jemput bola dengan mendatangi para korban secara langsung untuk dimintai keterangan.
Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari identitas travel, koper, hingga atribut perlengkapan jamaah.
Atas kasus tersebut, Arisandi mengimbau masyarakat agar lebih teliti sebelum mendaftar perjalanan umrah. Masyarakat diminta memastikan legalitas agen perjalanan melalui aplikasi resmi.
Ia mengingatkan, badan usaha yang berwenang memberangkatkan jamaah umrah wajib memiliki izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Selain itu, travel berizin yang merekrut jamaah di daerah diwajibkan memiliki cabang resmi sendiri, bukan sekadar mendompleng atau bekerja sama dengan badan usaha lain yang tidak memiliki izin. (zal)
Komentar