Mataram – Pemerintah NTB menyiapkan 22 paket proyek melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026. Salah satu proyek yang masuk dalam daftar tersebut adalah pembangunan atap lapangan tenis Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dengan pagu anggaran Rp1,35 miliar.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Biro PBJ NTB, Suherman, mengatakan 22 paket tersebut terdiri dari lima paket tender cepat dengan total pagu Rp5,6 miliar, empat paket seleksi senilai Rp11,3 miliar, serta 17 paket e-purchasing dengan pagu Rp14,7 miliar.
Saat ini, proses pengadaan difokuskan pada tender cepat dan e-purchasing. Sementara proses tender reguler dan seleksi disebut telah selesai atau tidak lagi memungkinkan dilakukan pada sisa waktu tahun anggaran 2026.
“Nah, jadi sekarang ini konsentrasi hanya di tender cepat dan purchasing kita. Jadi tender sudah tidak memungkinkan dan seleksi juga sudah selesai,” ujarnya saat ditemui, Kamis (12/11/2026).
Dari lima paket tender cepat tersebut, sejumlah proyek yang masuk di antaranya pembangunan atap lapangan tenis Kejati NTB senilai Rp1,35 miliar, pembangunan gudang pertanian di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) senilai Rp1,35 miliar, serta rehabilitasi gedung Kantor Bawaslu dengan pagu Rp900 juta.
Selain itu, terdapat paket jasa event organizer untuk kegiatan misi dagang ke luar negeri senilai Rp749,8 juta dan rehabilitasi eskalator Islamic Center.
Suherman mengatakan, proses tender cepat relatif singkat sehingga masih memungkinkan diselesaikan dalam waktu dekat. Mekanisme tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar tujuh hari untuk proses penawaran.
“Tender cepat yang sekarang ini, yang saya ingat itu ada rehab. Kemudian ada juga paket di Dinas Pertanian, ada gudang,” ungakapnya.
Meski demikian, Suherman mengakui tantangan utama berada pada pelaksanaan fisik proyek. Dengan sisa waktu efektif sekitar 45 hari hingga akhir tahun anggaran, seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta memperhitungkan kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal.
“Jadi kita tidak memerlukan waktu banyak untuk tender cepatnya, seminggu mungkin sudah selesai. Nah, cuman yang membutuhkan waktu itu kan adalah pelaksanaannya, dan ini sudah dihitung oleh PPK nya. Sisa waktu yang efektif paling ya sekitar 45 hari,” jelasnya.
Secara keseluruhan, nilai pengadaan barang dan jasa Pemprov NTB yang masuk dalam tahun anggaran 2026 mencapai Rp37,291 miliar. Anggaran tersebut tersebar dalam 31 paket kegiatan yang bersumber dari APBD murni dan APBD Perubahan.
Dari total tersebut, sembilan paket berasal dari APBD murni, sedangkan 22 paket lainnya merupakan kegiatan yang masuk melalui APBD Perubahan.
Suherman menyebutkan, dari 31 paket pengadaan tersebut, sembilan paket telah dinyatakan selesai. Sementara paket lainnya masih dalam proses pengadaan, termasuk melalui metode e-purchasing.
“Yang bisa kita pastikan itu ada sembilan yang sudah clear. Yang lainnya sedang berproses,” ucapnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar paket yang masih diproses baru masuk setelah perubahan anggaran ditetapkan. Sejumlah kegiatan tersebut tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya pekerjaan konstruksi dan rehabilitasi di Dinas PUPRKP serta pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk rumah sakit, seperti RS Manambai dan RS Mutiara Sukma.
Suherman memastikan seluruh paket yang masuk akan tetap diproses sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Jika terjadi kegagalan tender, pihaknya masih memiliki kesempatan melakukan tender ulang selama waktu pelaksanaan memungkinkan.
“Proses kita jalan semuanya. Kalaupun ada yang gagal tender, masih ada waktu untuk dilaksanakan. Kalau gagal itu kan tidak dilaksanakan sama sekali gitu. Nah upaya kita kan demikian. Secara aturan begitu dia gagal, kita lakukan tender ulang lagi, diulang lagi sampai kemudian kita bisa mendapatkan penyedia yang tepat,” tandasnya. (ril)
Komentar