Mataram – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 disinyalir mengalami defisit hingga sekitar Rp300 miliar.
Menurut informasi, kondisi fiskal Pemprov NTB tersebut mencuat saat pembahasan penyesuaian anggaran, yakni dalam acara Workshop Manajemen Risiko yang dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sembalun, Lombok Timur, Sabtu (8/8/2026).
Kendati demikian, angka defisit tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Pemprov NTB. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, belum memberikan jawaban pasti mengenai angka tersebut.
“Benar APBD Perubahan NTB minus Rp 300 miliar? Kita lihat dulu ya datanya,” kata Nursalim saat dikonfirmasi, Sabtu (8/8/2026).
Sementara itu, acara Workshop Manajemen Resiko yang dipimpin Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjadi salah satu agenda konsolidasi pemerintah daerah. Terutama saat ini Pemprov NTB juga tengah mempersiapkan pembahasan APBD Perubahan 2026.
Di sisi lain, Pemprov NTB sebelumnya telah memproyeksikan pendapatan yang lebih besar pada APBD 2027. Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp6,2 triliun, naik sekitar 10,69 persen dibandingkan target APBD 2026 yang hanya sebesar Rp5,6 triliun.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, memaparkan peningkatan pendapatan tersebut ditopang tiga sumber utama, yakni pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
PAD pada 2027 ditargetkan naik 3,44 persen menjadi sekitar Rp3,12 triliun dari target 2026 sebesar Rp3,02 triliun. Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan meningkat 20,01 persen, dari Rp2,48 triliun menjadi Rp2,98 triliun.
“Untuk lain-lain pendapatan yang sah naik tipis menjadi Rp 114,12 miliar,” kata Dinda sapaan akrab Wagub NTB dalam Sidang Paripurna DPRD NTB terkait KUA-PPAS RAPBD 2027, Selasa (14/7/2026) lalu.
Dengan target pendapatan tersebut, belanja daerah pada 2027 juga dirancang menembus Rp6 triliun. Pemprov NTB menegaskan belanja akan diarahkan secara terukur untuk menjaga ruang fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (ril)
Komentar