Mataram – Anggaran pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) berpotensi membengkak menjadi sekitar Rp250 miliar.
Selain biaya konstruksi fisik yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar, Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp50 miliar untuk pengadaan interior dan mebeler.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan tambahan anggaran tersebut merupakan masukan dalam pembahasan perencanaan agar kantor baru DPRD dapat langsung digunakan setelah pembangunan selesai.
“Usulan awal untuk konstruksi gedungnya saja sekitar Rp200-an miliar. Tapi tadi ada masukan agar diupayakan sekalian untuk kebutuhan mebeler di dalam gedung, diperkirakan sekitar Rp50 miliar. Namun angka ini sifatnya masih usulan,” ujar Kusuma, Selasa (4/8/2026).
Kusuma menjelaskan, gedung baru DPRD NTB dirancang memiliki lima lantai, terdiri atas satu lantai basement yang difungsikan sebagai area parkir dan empat lantai untuk ruang kerja anggota dewan serta fasilitas pendukung kegiatan lainnya.
Menurutnya, desain bangunan akan mengangkat identitas budaya lokal dengan mengadopsi unsur tiga etnis besar di NTB, yakni Sasak, Samawa, dan Mbojo. Selain itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga disebut mengarahkan agar gedung tersebut menerapkan konsep green building.
“Pak Gubernur minta disiapkan penggunaan panel surya untuk efisiensi operasional listrik dan air. Gedung ini juga diintegrasikan dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di lantai bawah untuk mendukung era kendaraan listrik,” tuturnya.
Dari sisi konstruksi, gedung yang akan digunakan oleh 65 anggota DPRD NTB itu dirancang tahan gempa, dilengkapi instalasi utilitas bawah tanah, taman terbuka, serta kolam retensi yang berfungsi sebagai pengendali drainase sekaligus cadangan air untuk kebutuhan pemadam kebakaran.
Tak hanya itu, terdapat juga ruang aspirasi untuk menerima audiensi dan penyampaian pendapat dari masyarakat. Gedung itu dirancang berada agak jauh dari jalan utama sebagai langkah antisipasi apabila terjadi aksi demonstrasi besar-besaran.
Saat ini, penyusunan Detail Engineering Design (DED) masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada September 2026. Setelah itu, proyek akan masuk ke tahap pengadaan melalui mekanisme lelang dini.
“Begitu DED selesai, proyek akan langsung masuk ke tahap pengadaan melalui mekanisme lelang dini yang ditargetkan mulai Oktober atau November 2026,” kata Kusuma.
Pembangunan gedung yang dibiayai melalui APBN tersebut direncanakan menggunakan skema single year. Penandatanganan kontrak konstruksi ditargetkan dilakukan pada Januari 2027, sementara pekerjaan fisik diperkirakan berlangsung selama 11 bulan.
“Nah pekerjaan fisik diperkirakan memakan waktu 11 bulan sehingga Desember 2027 sudah selesai,” jelasnya.
Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, gedung baru DPRD NTB ditargetkan mulai ditempati pada awal 2028.
“Jadi tahun 2028 bisa digunakan. Jadi nanti DPRD sudah tidak, mohon maaf, sudah kembali ke tempat yang semestinya Insya Allah,” pungkasnya. (ril)
Komentar