Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 pada Kamis, 16 April 2026 di Mataram.
Agenda ini menyusun arah kebijakan pembangunan daerah untuk 2027, yang salah satu fokusnya adalah upaya percepatan pengentasan kemiskinan, melalui pendekatan pada program berbasis desa.
Musrenbang tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis, mulai dari penetapan 13 indikator makro pembangunan, arah kebijakan RKPD 2027, hingga program prioritas dan kebutuhan pendanaan.
Sepanjang proses perencanaan, tercatat sekitar 864 usulan yang dihimpun dari berbagai tahapan, termasuk dari pemerintah daerah, DPRD, hingga masyarakat.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah saat ini difokuskan pada penurunan kemiskinan secara lebih terukur.
Pemerintah menargetkan tidak ada lagi desa dengan status miskin ekstrem pada 2029, sekaligus menekan angka kemiskinan hingga satu digit.
“Kami ingin memastikan bahwa di tahun 2029 sudah tidak ada lagi desa miskin ekstrem, nol desa kemiskinan ekstrem, dan kemiskinan turun dari dua digit menjadi satu digit,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran langsung ke desa sebesar Rp 472 miliar, ditambah Rp 51 miliar untuk mendukung sektor pertanian melalui optimalisasi lahan dan irigasi.
Intervensi difokuskan melalui Program Desa Berdaya, dengan prioritas awal pada 40 desa miskin ekstrem serta ratusan desa lainnya melalui pendekatan tematik.
Iqbal menyebut, tren penurunan kemiskinan di NTB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang konsisten.
Angka kemiskinan yang pada 2014 berada di level 17,05 persen, kini turun menjadi 11,38 persen pada 2025. Penurunan paling signifikan terjadi dalam satu tahun terakhir, didorong antara lain oleh meningkatnya nilai tukar petani.
“Penurunan tertinggi terjadi di dalam satu tahun terakhir ini. Meskipun kita masih masuk 12 provinsi termiskin, tapi kita juga masuk 10 provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi,” ucapnya.
Dua Menteri Minta Sinkronkan dengan Program Pusat
Di tempat yang sama, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kualitas perencanaan dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
Ia mengingatkan agar program daerah tidak berjalan sendiri, melainkan disesuaikan dengan kebijakan nasional.
“Pembangunan itu 50 persen ditentukan dari perencanaan. Karena itu harus tersambung antara pusat dan daerah supaya hasilnya nyata di masyarakat,” katanya.
Menurutnya, kolaborasi menjadi pekerjaan rumah yang harus diperkuat, termasuk dalam upaya menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan dan terukur.
“Pak Gubernur saya lihat juga mengetahui persis visi misi dan program prioritas dari Bapak Presiden melalui sehingga beliau perencanaannya menyesuaikan dengan apa yang menjadi perencanaan nasional,” tuturnya.
Senada dengan itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menilai desa menjadi kunci utama dalam menekan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia melihat adanya keselarasan antara program Desa Berdaya yang dijalankan Pemprov NTB dengan program nasional yang diusung kementeriannya.
“Kunci maju atau tidaknya NTB itu ada di desa. Kalau desa bergerak, kemiskinan turun, ekonomi naik, pengangguran juga bisa ditekan,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar berbagai program pusat seperti desa tematik, desa wisata, hingga penguatan koperasi desa dapat dipadukan dengan kebijakan daerah.
Dengan kolaborasi yang terarah, ia optimistis upaya pengentasan kemiskinan di NTB bisa berjalan lebih efektif.
“Jadi bilamana ini kita lakukan kolaborasi, lakukan dengan integrasi,saya meyakini NTB insyaallah akan menjadi provinsi yang akan membanggakan kita semua,” pungkasnya. (ril)
Komentar