Mataram – Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencetak prestasi gemilang di tingkat nasional. Di bawah komando Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, Bumi Gora menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang berhasil meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Hebatnya lagi, kerja sama ini bukan sekadar seremoni di atas kertas. KKP dan Pemprov NTB langsung tancap gas menggarap 9 program strategis berbasis ekonomi biru (blue economy) untuk lima tahun ke depan.
Prosesi penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor KKP, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026) kemarin.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa NTB tidak boleh lagi hanya duduk manis menunggu “kue” pembangunan dari pusat. Menurutnya, daerah harus agresif dan aktif menjemput peluang demi kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan kita.
“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah,” tegas pria yang akrab disapa Iqbal ini dalam keterangan resminya, Jumat (3/7/2026).
Menariknya, kepiawaian Iqbal dalam melobi pusat ini tak lepas dari rekam jejaknya yang mumpuni di dunia diplomasi internasional. Pengalamannya saat menjabat sebagai Duta Besar (Dubes) RI untuk Turki menjadi modal berharga bagi NTB untuk memperkuat komunikasi antarlembaga negara. Bagi Iqbal, diplomasi adalah alat eksekusi program nyata, bukan sekadar administrasi.
“Bagi kami, diplomasi bukan sekadar membangun relasi, tetapi membuka ruang kolaborasi dan mempercepat sinkronisasi program agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Kerja sama raksasa ini mencakup sembilan poin penting yang diyakini bakal mendongkrak sektor maritim NTB, di antaranya, sinkronisasi penataan ruang laut untuk memberikan kepastian investasi dan menjaga kelestarian laut NTB.
Selain itu, beber Iqbal, ada penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan. Hilirisasi dan perluasan akses pasar hasil perikanan NTB serta pengawasan ketat sumber daya kelautan.
“Ada juga peningkatan kapasitas SDM nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha lokal,” terang dia.
Melalui sinergi ini, kebijakan ruang laut NTB akan lebih terarah. Potensi kelautan kita yang melimpa—mulai dari lobster, rumput laut, hingga perikanan tangkap bakal dikelola maksimal dengan konsep berkelanjutan.
Gubernur menegaskan bahwa dirinya akan mengawal ketat implementasi MoU ini agar dampaknya langsung menyentuh masyarakat bawah, terutama para nelayan di pesisir Lombok dan Sumbawa.
“Setiap kerja sama harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar banyaknya dokumen yang ditandatangani,” pungkasnya dengan nada optimis.(ril).
Komentar