Mataram – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Nusa Tenggara Barat bersama jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-NTB secara serentak di Mataram, Sabtu (4/7/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum konsolidasi besar PPP di NTB setelah seluruh proses musyawarah wilayah dan musyawarah cabang selesai dilaksanakan. Mardiono menyebut NTB merupakan daerah pertama yang menggelar Musyawarah Wilayah setelah Muktamar PPP.
“NTB ini adalah yang menjalankan Muswil pertama setelah Muktamar. Setelah itu secara serentak juga menggelar Muscab di seluruh NTB. Ini bagian dari persiapan menghadapi verifikasi Pemilu yang akan datang,” ujar Mardiono.
Mardiono menegaskan PPP akan melakukan evaluasi terhadap perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Menurutnya, salah satu penyebab hilangnya kursi di sejumlah daerah dan tidak mampu mencapai parlementary threshold adalah karena kurangnya perhatian terhadap wilayah penyangga di luar basis partai.
“Daerah basis kita perhatikan, tetapi daerah penyangganya kurang diperhatikan. Akhirnya ada yang kehilangan pimpinan dewan hanya selisih enam suara, ada yang sepuluh suara. Ini yang akan kami perbaiki,” katanya.
Untuk Pemilu 2029, Mardiono menargetkan kader PPP secara nasional dapat kembali duduk di Senayan. Kemudian untuk PPP NTB, ia meminta agar mampu naik satu peringkat, dimana pada Pemilu 2024 mampu bertengger di empat besar, kemudian di Pemilu mendatang diharapkan bisa naik ke peringkat tiga besar.
“Kalau bisa naik tingkat minimal satu, syukur bisa lebih baik lagi,” pintanya.
Ketua DPW PPP NTB H. Muzihir menyebut pelantikan serentak pengurus wilayah dan kabupaten/kota merupakan sejarah baru bagi PPP di NTB.
“Ini sejarah bagi PPP NTB. Selama empat periode saya di PPP, baru pertama kali dilakukan pelantikan bersama. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda yang baik bagi kebangkitan PPP di NTB,” ujar Muzihir.
Ia mengatakan kepengurusan baru akan fokus memperkuat konsolidasi hingga tingkat akar rumput dengan target minimal satu kursi DPRD di setiap daerah pemilihan.
“Minimal satu daerah pemilihan satu anggota dewan. Itu yang akan kami perjuangkan bersama,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Muzihir juga menepis isu perpecahan di internal PPP NTB. Menurutnya, kondisi partai tetap solid meski ada riak kecil yang melibatkan segelintir pihak.
“Yang ada hanya persoalan internal kecil yang melibatkan segelintir orang dan tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak ada perselisihan di PPP NTB,” tegasnya.
Ia menambahkan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menguatkan keputusan Menteri Hukum terkait kepengurusan PPP telah memberikan kepastian hukum terhadap kepemimpinan Mardiono.
“Setelah keluarnya putusan PTUN Jakarta, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan mengenai kepengurusan partai. Kepemimpinan Pak Mardiono sudah memiliki kepastian hukum,” ujarnya.
Muzihir menjelaskan secara nasional PPP telah menyelesaikan musyawarah wilayah di seluruh 38 provinsi. Dari sekitar 500 kabupaten/kota di Indonesia, hanya sekitar 10 persen DPC yang masih menyelesaikan musyawarah cabang.
“Kami mengajak seluruh kader tetap fokus membesarkan partai dan meningkatkan perolehan kursi. Insya Allah, PPP menargetkan menjadi pemenang pada pemilu mendatang,” pungkasnya. (ril)
Komentar