Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan pembangunan sekitar 135 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Usulan tersebut diajukan untuk memperluas jangkauan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terutama bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui,dan balita yang berada di daerah terpencil.
Ketua Satgas Program MBG NTB, Fathul Gani mengatakan usulan dapur MBG 3T itu tersebar di seluruh wilayah Bumi Gora. Di Pulau Sumbawa terdapat 75 usulan dan 60 titik usulan berada di Pulau Lombok.
Dijelaskan, ratusan titik baru yang diusulkan itu sebagian besar berada di wilayah yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan skema khusus dalam menyalurkan menu MBG kepada penerima manfaat.
“Usulannya sekitar 100 lebih dapur. Ada di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Data pastinya nanti kami cek lagi, tetapi jumlahnya memang lebih dari 100 titik,” kata Fathul, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, jumlah penerima manfaat di setiap wilayah 3T tidak sama seperti daerah perkotaan. Distribusi MBG oleh setiap dapur 3T akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, jumlah sasaran, serta tingkat kesulitan akses di masing-masing wilayah.
Asisten I Setda NTB itu menjelaskan, secara ideal satu dapur MBG melayani sekitar 1.000 hingga 3.000 penerima manfaat. Namun, untuk daerah terpencil jumlahnya bisa disesuaikan dengan mempertimbangkan sebaran penduduk dan kondisi geografis.
“Kalau memang hanya 300 atau 400 penerima manfaat, tetap akan dilayani. Semuanya disesuaikan dengan jumlah sasaran dan kondisi wilayah,” ujarnya.
Fathul mengakui operasional dapur di kawasan 3T membutuhkan biaya lebih besar dibanding wilayah perkotaan. Karena itu, pemerintah masih menyusun skema pembiayaan dan distribusi yang tepat dengan karakteristik daerah terpencil.
Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses kendaraan roda empat, pemerintah kata Fathul menyiapkan berbagai alternatif distribusi, termasuk penggunaan sepeda motor trail hingga transportasi laut untuk pulau kecil.
“Nanti tergantung kondisi wilayahnya. Bisa menggunakan kendaraan roda dua yang dimodifikasi. Untuk daerah kepulauan, dapur bisa berada di pesisir daratan, kemudian makanan diantar menggunakan speedboat atau perahu,” jelasnya.
Selain mengusulkan pembangunan dapur baru, Badan Gizi Nasional (BGN) juga saat ini tengah mendata ulang sasaran dan jumlah penerima manfaat. Pendataan ulang dilakukan agar penyaluran program prioritas Presiden Prabowo itu tepat sasaran berdasarkan nama dan alamat penerima.
Fathul mengatakan proses verifikasi data tersebut sekaligus memprioritaskan masyarakat yang selama ini belum terlayani, khususnya di wilayah terpencil yang belum terdata.
Ia menambahkan, hingga kini petunjuk teknis terbaru dari BGN terkait perluasan sasaran penerima manfaat masih disiapkan.
“Harapan kita prioritasnya adalah daerah terpencil, masyarakat desil paling rendah, serta kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” tandasnya. (ril)
Komentar