Mataram – Janji Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyalurkan bantuan keuangan kepada desa-desa dengan kategori miskin maupun miskin ekstrem lewat program Desa Berdaya tertunaikan.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RKPD 2027, Kamis, (16/4/2026) di Mataram.
Acara penyerahan disaksikan oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Gus Ipul sapaan akrabnya menekankan pentingnya keakuratan data sebagai fondasi utama keberhasilan program.
Ia meminta para pendamping, baik dari program Desa Berdaya maupun Program Keluarga Harapan (PKH), memastikan data di lapangan benar-benar valid agar bantuan tepat sasaran.
“Data itu krusial. Saya minta pendamping di lapangan memastikan keakuratannya, supaya bantuan seperti ini benar-benar diterima oleh yang berhak,” ujarnya.
Sementara Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bagian dari janji politiknya bersama Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.
Dalam program ini, setiap desa menerima bantuan antara Rp 300 juta hingga Rp 500 juta tergantung tingkat dan jumlah warga miskin ekstrem di desa setempat, untuk mendorong pengentasan kemiskinan berbasis desa.
“Janji politik saya akan memberikan bantuan Rp 300 sampai 500 juta kepada desa, hari ini saya bayar janji itu diberikan ke 106 desa miskin ekstrem secara bertahap,” kata Iqbal.
Selain bantuan berbasis desa, pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung kepada keluarga miskin ekstrem sebesar Rp 7 juta per kepala keluarga. Skema ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendampingan yang berkelanjutan.
Iqbal menegaskan, pendekatan pembangunan dari desa menjadi kunci dalam menekan angka kemiskinan di NTB. Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri tanpa intervensi langsung di tingkat desa.
“Kalau tidak kita selesaikan akan menghambat pembangunan. Karena itu dibuat program Desa Berdaya,” tegasnya.
Pada tahap awal, program ini menyasar desa-desa dengan kategori miskin ekstrem yang saat ini berjumlah 106 desa di NTB, melalui skema Desa Berdaya Transformatif. Kemudian skema kedua adalah Desa Berdaya Tematik untuk desa miskin.
Iqbal juga menekankan pentingnya sinergi di tingkat pelaksana. Ia meminta pendamping Desa Berdaya yang baru ditugaskan dapat bekerja bersama pendamping PKH yang telah lebih dulu terjun ke desa-desa.
“Saya minta pendamping Desa Berdaya bisa bersinergi dengan PKH. Tujuannya sama, mengurangi kemiskinan di desa. Mereka bukan untuk menyulitkan, tapi memperkuat yang sudah ada,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pihak, mulai dari kepala desa hingga pendamping sosial, untuk bekerja bersama dalam satu arah kebijakan. Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja bersama yang terkoordinasi.
“Mari kita berjamaah mengurusi kemiskinan yang ada di desa. Ini ikhtiar yang ingin kita kuatkan bersama,” ucapnya.
Iqbal menambahkan, penggunaan bantuan harus melalui mekanisme musyawarah desa agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah desa diminta menyusun rencana kegiatan secara matang sebelum dana ditransfer ke rekening desa.
“Pastikan laporannya bagus, sehingga kita bisa klasifikasi dan lanjutkan program ini di tahun mendatang,” tandasnya. (ril)
Komentar