Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, atau Iqbal-Dinda dengan kondisi keuangan daerah yang dinyatakan bebas dari utang.
Dari total utang belanja 2024 sebesar Rp 380 miliar, pemerintah provinsi telah menyelesaikan Rp 210 miliar yang mencakup utang belanja jasa operasional, utang kontraktual, hingga kewajiban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Secara keseluruhan, sekitar Rp 280 miliar utang berhasil dilunasi lewat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Iqbal menegaskan, kondisi tersebut membuat NTB kini memasuki tahun 2026 tanpa beban utang, kecuali utang yang bersifat terencana.
“Kita berhasil mengelola keuangan yang kita miliki. Kita bisa memasuki tahun 2026 tanpa satu sen pun utang. Kalaupun ada utang, adalah utang di PT SMI yang memang itu adalah utang yang direncanakan,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, nihilnya beban utang memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk memfokuskan anggaran pada program triple agenda, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sektor pariwisata.
Iqbal pun optimistis angka kemiskinan di NTB dapat ditekan hingga satu digit atau sekitar 10 persen pada akhir masa jabatannya di tahun 2029. Saat ini, tingkat kemiskinan di NTB masih berada di kisaran 11 persen.
Salah satu program unggulan yang diandalkan untuk mencapai target tersebut adalah Desa Berdaya. Program ini dirancang sebagai penggerak ekonomi berbasis desa dengan fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Berbagai terobosan telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB untuk peningkatan kualitas ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 yang disampaikan sebelumnya, Iqbal menjelaskan bahwa pada September 2025, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,38 persen.
Angka itu menurun dibandingkan Maret 2025 sebesar 11,78 persen dan September 2024 sebesar 11,91 persen. Capaian ini bahkan melampaui target nasional yang berada di kisaran 11,68 hingga 12,18 persen.
Dari sisi ekonomi, NTB juga menunjukkan kinerja positif. Meski sempat mengalami kontraksi pada triwulan pertama 2025, pertumbuhan ekonomi kembali menguat dengan capaian 3,22 persen pada sektor pertambangan dan 8,33 persen di luar sektor tambang.
Kemhdian sektor pariwisata mencatat pertumbuhan lebih dari 7 persen, sementara sektor pertanian mencapai 5,33 persen, mendekati target yang ditetapkan.
“Nilai Tukar Petani NTB juga mengalami peningkatan signifikan, menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional,” katanya.
Kontribusi ekonomi NTB terhadap perekonomian nasional tercatat sebesar 0,84 persen. Sementara itu, sektor industri pengolahan juga mengalami peningkatan menjadi 6,69 persen.
Indikator kesejahteraan lainnya turut menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB naik menjadi 73,97 poin dengan kategori tinggi.
“Pada indikator ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka Provinsi NTB ada di angka 3,05 persen atau dibawah angka pengangguran nasional sebesae 4,47 persen,” tuturnya.
Iqbal menegaskan, berbagai capaian tersebut tidak lepas dari upaya pembenahan tata kelola keuangan daerah yang terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Provinsi NTB terus berusaha melakukan berbagai perubahan dan pembenahan. Berbagai regulasi dan prosedur terus diperbaharui dari waktu ke waktu untuk menciptakan good and smart governance,” tandasnya. (ril)
Komentar