Mataram – Pemprov NTB berencana mengumpulkan seluruh tokoh masyarakat di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok imbas demo tuntutan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang terjadi di Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat, Selasa (2/6/2026) siang.
Unjuk rasa itu juga bergulir di kabupaten lainnya, yakni Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi NTB, Surya Bahari mengatakan pengumpulan sejumlah tokoh itu dilakukan untuk memastikan kondusifitas imbas gencarnya aksi demonstrasi desakan pembentukan PPS tersebut.
“Kami tidak hanya akan mengundang tokoh di Pulau Sumbawa, ada Bima, Dompu, Sumbawa dan tokoh-tokoh di Pulau Lombok juga,” ujar Surya ditemui di Kantor Gubernur usai melaporkan kondisi terkini demo PPS di beberapa titik, Selasa (2/6/2026).
Kendati, ia melanjutkan pemanggilan seluruh tokoh penting di pulau Sumbawa dan pulau Lombok itu akan dilakukan jika situasi sudah kondusif.
“Jadi nanti mungkin dicarikan momen yang pas. Kan enggak enak dalam situasi begini baru nengumpulkan,” tegas Surya.
Menurut mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) NTB ini, desakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Provinsi Pulau Sumbawa dari beberapa kalangan masyarakat di Pulau Sumbawa murni merupakan aspirasi masyarakat.
Namun pembentukan DOB tetap harus melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan pemerintah, salah satunya yakni kesiapan fiskal daerah yang tidak hanya bergantung dari pusat jika nantinya menjadi provinsi baru.
“Pembentukan PPS ini harus sesuai prosedur, sesuai aturan dan sesuai mekanisme. Selama memenuhi syarat, kenapa tidak? Tetapi lagi-lagi pembentukan DOB itu urusan pusat,” tegasnya.
Lebih jauh, Surya meminta kepada para pendemo untuk tidak menghasut orang lain dan menyampaikan narasi perpecahan, terutama melalui media sosial.
“Kami minta jangan menghasut di media sosial. Karena setelah kita cek, ternyata banyak akun bodong yang menghasut isu PPS,” tegasnya.
Berdasarkan hasil penelusuran, Surya mengatakan demo desakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa itu dipastikan tidak masuk ke dalam isu politik di Bumi Gora. Demo PPS ini, lanjutnya, murni merupakan aspirasi masyarakat luas.
“Kami pastikan gak ada isu politik. Karena kan pembentukan DOB itu kewenangannya semua ada di pemerintah pusat. Kalau kami ya mendukung. Baru sebatas memfasilitasi,” katanya.
Surya pun meminta kepada seluruh massa aksi untuk menyampaikan aspirasi dengan damai. Pemprov NTB juga tidak akan melarang masyarakat menyampaikan aspirasi di depan umum.
“Jadi nggak ada yang dibubarkan. Kami hanya minta untuk mobil logistik atau mobil ambulance jangan dicegat. Jadi kami tidak melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya,” pungkasnya. (ril)
Komentar