Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mendapatkan jatah alokasi pembangunan dua Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat pada 2026. Dua sekolah tersebut akan dibangun di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).
Diketahui, sebelumnya NTB juga memperoleh pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2025.
Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, mengatakan awalnya terdapat enam usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari kabupaten/kota di NTB. Namun, hingga saat ini baru dua daerah yang dinilai paling siap memenuhi persyaratan sehingga diprioritaskan untuk dikerjakan tahun ini.
“Dari enam yang mengajukan usul, baru dua yang lebih cepat, yaitu wilayah Sumbawa dan Kabupaten Lombok Tengah,” ujarnya usai rapat koordinasi di Mataram, Kamis (30/7/2026).
Menurut legislator asal NTB itu, Kabupaten Sumbawa menjadi daerah yang paling siap. Lahan yang tersedia mencapai sekitar 15 hingga 20 hektare dengan lokasi yang dinilai strategis karena dekat dengan bandara, pelabuhan, dan jalan nasional.
“Sumbawa dengan luas hampir 15 sampai 20 hektare itu sudah siap. Dekat dengan bandara, dekat dengan pelabuhan, strategis, dekat dengan jalan nasional,” katanya.
Sementara itu, Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Tengah direncanakan dibangun di Kecamatan Batukliang di atas lahan seluas sekitar 9,9 hektare. Saat ini masih ada beberapa persyaratan teknis yang harus diselesaikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelum pembangunan dimulai.
“Ada beberapa catatan yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Alhamdulillah sebagian besar sudah diselesaikan,” jelas politisi PKS itu.
Ia menambahkan, beberapa daerah lain seperti Lombok Barat, Lombok Timur, dan Kota Bima juga telah mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, pelaksanaannya diproyeksikan pada 2027 setelah seluruh persyaratan dipenuhi.
Untuk usulan Kabupaten Bima, kata Abdul Hadi, pemerintah pusat masih mempertimbangkan aspek teknis. Lokasi yang diusulkan membutuhkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir dengan biaya sekitar Rp 300 miliar sehingga pelaksanaannya belum dapat diprioritaskan tahun ini.
“Tetapi ketika kita kaji, kebutuhan biaya untuk menyukseskan sekolah di sana membutuhkan perbaikan sungai sekitar 11 kilo meter gitu kan, karena banjir. Itu butuh biaya besar sekitar 300 miliar,” tuturnya.
Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Utara yang telah dimulai sejak Mei 2025 itu, saat ini progres pengerjaannya telah melampaui 80 persen dan ditargetkan segera rampung.
Nantinya, sekolah yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo itu diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.080 siswa dengan total 36 rombongan belajar (rombel).
“Nah itu kan sudah di atas 80 persen ya. Mudah-mudahan segera selesai. Dan itu untuk menampung 1.080 siswa dan sekitar 36 rombel,” tandasnya. (ril)
Komentar