Pariwisata
Home » Berita » Disparekraf NTB Desak Desa Wisata Kelola Sampah Secara Mandiri

Disparekraf NTB Desak Desa Wisata Kelola Sampah Secara Mandiri

Acara Focus Group Discussion (FGD) Desa Wisata Bersih dan Sehat oleh Disparekraf NTB untuk mendorong pengelolaan sampah secara mandiri di desa masing-masing. (dok: Disparekraf NTB)

Mataram – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB mendorong desa wisata memperkuat pengelolaan sampah secara mandiri untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata.

Hal tersebut ditekankan dalam Focus Group Discussion (FGD) Desa Wisata Bersih dan Sehat yang digelar di Mataram, Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini diikuti 50 peserta dari sejumlah desa wisata di Pulau Lombok.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Disparekraf NTB, Chandra Aprinova, mengatakan kebersihan dan kesehatan lingkungan menjadi faktor penting dalam pengembangan desa wisata. Selain menawarkan daya tarik alam dan budaya, destinasi juga perlu didukung lingkungan yang bersih dan tertata.

“Desa Wisata yang indah akan kehilangan pesonanya jika pengelolaan sampahnya buruk, sanitasi lingkungannya tidak layak atau kesadaran warganya terhadap kebersihan masih rendah. Sebaliknya desa wisata yang bersih dan tertata dengan baik mencerminkan kesiapan mental, budaya dan komitmen yang kuat bagi masyarakatnya untuk menyambut wisatawan,” ungkapnya.

Menurutnya, pengelolaan sampah di desa wisata tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan pemerintah desa, pengelola destinasi, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan masyarakat diperlukan agar kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama.

Jadi Pembicara di WCCE 2026, Iqbal Paparkan Potensi Ekonomi Kreatif NTB

Melalui FGD tersebut, Disparekraf NTB mendorong penyusunan standar operasional prosedur (SOP) kebersihan desa wisata, pemetaan kebutuhan fasilitas, serta kesepakatan bersama untuk memperkuat penerapan pariwisata hijau atau green tourism.

Forum tersebut juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi kendala pengelolaan sampah, termasuk keterbatasan fasilitas kebersihan dan sistem penanganan sampah di masing-masing desa.

“Melalui FGD ini, kami berharap kita semua dapat merumuskan SOP Kebersihan Desa Wisata, memetakan kendala fasilitas di lapangan, serta menyepakati komitmen bersama untuk mewujudkan Green Tourism yang berkelanjutan di daerah kita,” tukas Chandra.

Disparekraf NTB berharap hasil diskusi dapat ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang disesuaikan dengan kondisi setiap desa wisata. Dengan pengelolaan sampah yang lebih terarah dan keterlibatan masyarakat, desa wisata di Pulau Lombok diharapkan mampu menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan. (ril)

Anggaran Program MBG di NTB Capai Rp4,6 Triliun hingga Oktober 2026

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan